DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Prinsip Operasional Perusahaan, Penganggaran, Bentuk Penyertaan Modal, Penyertaan Modal, Tata Cara Pencairan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
c.bahwa penyertaan modal diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak dalam upaya pencapaian target pelayanan air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Program Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; SALINAN jdih.pontianakkota.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Dalam Rangka Program Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Dalam Rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 Dan Kegiatan Peningkatan Akses Air Minum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); jdih.pontianakkota.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1976 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1); jdih.pontianakkota.go.id
13.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 11);
14.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 159); \ 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
16.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Dearah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 176);
17.Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor .....);
18.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 177); jdih.pontianakkota.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM RANGKA PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2021 DAN KEGIATAN PENINGKATAN AKSES AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
4.Walikota adalah Walikota Pontianak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Peraturan Walikota adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota yang mengatur tentang ketentuan teknis dari Peraturan Daerah ini.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.
8.Project Implementation Unit yang selanjutnya disingkat PIU adalah Pejabat pengelola keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan bertugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan program hibah air minum.
9.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kota Pontianak kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari hibah Pemerintah Pusat melalui Program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional. jdih.pontianakkota.go.id
10.Program Hibah Air Minum adalah penyaluran hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari Program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah baru melalui penerapan yang berbasis hasil (output based) atau berdasarkan kinerja yang terukur.
11.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan kriteria minimal mempunyai daya listrik terpasang pada rumah tangga kurang atau sama dengan 900 Volt Ampere sampai dengan 1.300 Volt Ampere.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dimaksudkan untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha dan sebagai investasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan cakupan pelayanan air bersih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan jaringan air minum bagi MBR di wilayah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:

a.untuk merealisasikan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui program hibah air minum dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.meningkatkan sambungan rumah dengan prioritas kepada MBR yang sulit untuk mendapatkan akses air minum; dan
c.meningkatkan kinerja Perumda air minum tirta khatulistiwa dalam cakupan pelayanan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip operasional perusahaan;
b.penganggaran;
c.bentuk penyertaan modal;
d.penyertaan modal;
e.tata cara pencairan; dan
f.penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB III

PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pasal 5

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa harus menjalankan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi adanya transparansi, keadilan, efektif dan efisien, responsibilitas dan akuntabilitas. jdih.pontianakkota.go.id

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 6

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum khususnya bagi MBR berupa dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam Rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 dan Kegiatan Peningkatan Akses Minum diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 9

(1)Penyertaan modal dilakukan dengan cara pencairan dari kas umum daerah ke kas Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
(2)Dalam hal realisasi hibah pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan jaminan sambungan MBR dari jumlah penyertaan modal maka selisih nilai penyertaan modal pemerintah tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan peningkatan akses air minum.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pencairan dan kegiatan peningkatan akses air minum diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan program hibah air minum dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIU, yang diangkat oleh Walikota untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk pelaksanaan program hibah air minum. jdih.pontianakkota.go.id
(3)Kegiatan program hibah yang berkaitan dengan penentuan atau kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, pengawasan, evaluasi dan monitoring, mekanisme dan biaya sambungan langganan serta ketentuan-ketentuan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)PIU diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Walikota mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan teknis pemasangan jaringan sambungan perpipaan setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh Provincial Project Management Unit yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…