DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; BENTUK PENYERTAAN MODAL; PENYERTAAN MODAL; PEMBAGIAN DIVIDEN; PELAPORAN; PENGAWASAN; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2025-2029; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN jdih.pontianak.go.id
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 - 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2025 - 2029.
7.Dividen adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8.Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. jdih.pontianak.go.id

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukannya Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal pada Bank Kalbar adalah:

a.meningkatkan kepemilikan saham;
b.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
c.mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan produk lokal dan penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal diberikan dalam bentuk uang yang diperhitungkan sebagai saham daerah.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal yang telah disetor pada Bank Kalbar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp116.539.000.000,00 (seratus enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
(2)Sisa Pemenuhan Penyertaan Modal Bank Kalbar dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 diberikan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2027.
(3)Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) diberikan sampai dengan tahun 2029.
(4)Dalam hal pemenuhan penyertaan modal tidak dapat terpenuhi sampai dengan tahun 2029, maka pada tahun selanjutnya dapat dilakukan penyertaan modal tanpa diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan.
(5)Penyertaan Modal setiap tahun dan sisa Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(6)Penyertaan Modal setiap tahun dan sisa Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berhak mendapatkan Dividen hasil Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).
(2)Besaran dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan. jdih.pontianak.go.id
(3)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan diterima sebagai pendapatan asli Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Wali Kota dengan tembusan disampaikan kepada DPRD setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Wali Kota melalui aparat pengawas internal pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
(2)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan pengambilan kebijakan dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah bersumber dari APBD dan dialokasikan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. jdih.pontianak.go.id

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 Desember 2025 WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 24 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd AMIRULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (13/2025) jdih.pontianak.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 - 2029 I. UMUM Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Bank Kalbar. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka seluruh Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas harus mengubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal kepada Bank Kalbar sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah) yang akan dilaksanakan dari tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun

2029.Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar sampai dengan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp116.539.000.000,00 (seratus enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang secara langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian hasil dividennya setiap tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda tentang penyertaan modal daerah bersangkutan. Oleh karena itu, penambahan setoran modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. jdih.pontianak.go.id

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…