DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Hak Kewajiban dan Wewenang, Pembentukan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, Jenis Perpustakaan, Sarana dan Prasarana, Koleksi Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, Tenaga Perpustakaan Pendidikan dan Organisasi Profesi, Kerjasama, Pembudayaan Kegemaran Membaca, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa untuk meningkatkan kebudayaan gemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya daerah, perlu adanya perhatian dan dukungan dalam peningkatan kualitas serta kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi; SALINAN jdih.pontianakkota.go.id
c.Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf q Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan perpustakaan di daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); jdih.pontianakkota.go.id
2. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4774);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. 9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor4 Tahun 2018 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 4); jdih.pontianakkota.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.WalikotaadalahWalikota Pontianak.
4.Perangkat Daerah adalahunsurpembantuKepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdalampenyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangandaerah.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka.
6.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
7.Perpustakaan Kota adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Kota Pontianak serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum. jdih.pontianakkota.go.id
8.Perpustakaan Umumadalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang merupakan sumber belajar dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
10.Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
11.Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan milik masyarakat yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
12.Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang berada di kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagai cabang layanan perpustakaan kota yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah masing-masing kecamatan.
13.Perpustakaan Kelurahan adalah perpustakaan yang berada di kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagai cabang layanan perpustakaan kota yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah masing-masing kelurahan.
14.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 600 (enam ratus) sampai dengan 2000 (dua ribu) eksemplar.
15.Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 600 (enam jdih.pontianakkota.go.id ratus) eksemplar.
16.Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang memberikan pelayanan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
17.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
20.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
21.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
22.Gerakan PembudayaanKegemaranMembacaadalahusahanyata dan ketauladananuntukmendorongmasyarakatdalammeningkatkanminatbacasec araterintegrasi danberkesinambungan.
23.Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
24.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Kota Pontianak yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
25.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan. jdih.pontianakkota.go.id

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.menjamin terselenggaranya perpustakaan, TBM dan sudut baca dalam rangka mencerdaskan masyarakat;
b.menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan representatif;
c.mewujudkan keberlangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber dan penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian buday adaerah dan rekreasi, pelestarian bahan pustaka sesuai dengan karakteristik budaya daerah;
d.melaksanakan peningkatan budaya gemar membaca dan memperluas wawasan serta pengetahua guna mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan
e.sebagai landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, TBM dan sudut baca termasuk kerjasamanya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak, kewajiban dan kewenangan;
b.pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
c.jenis perpustakaan;
d.sarana dan prasarana;
e.koleksiperpustakaan;
f.pelestariankoleksinasional dan naskahkuno;
g.tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi;
h.kerjasama; jdih.pontianakkota.go.id
i.pembudayaan kegemaran membaca;
j.pendanaan;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.larangan

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BagianKesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

(1)Masyarakat mempunyaihak yang samauntuk:
1. a.Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan, TBM dan sudutbaca; dan
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau social berhak memperoleh layanan perpustakaan pesanan tar atau bentuk layanan perpustakaan lainnya.
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya keperpustakaan kota;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan. jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.Menjamin penyelenggaraandan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. b.Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
3. c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; dan
5. e.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama/kemitraan dengan penulis daerah atau para pemangku kepentingan bidang perpustakaan di daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
2. b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
3. c.mengalih mediakan dan mengalih bahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
4. d.melaksanakanbimbingan teknis perpustakaan;
5. e.mengembangkan koleksi pustaka kearifan lokal; dan
6. f.mengembangkan perpustakaan berbasis inklusisosial.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. jdih.pontianakkota.go.id

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 9

(1)Pembentukan perpustakaan, TBM dan sudut baca dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
(2)Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka.
(3)Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, TBM dan sudut baca.
(4)Pembentukan perpustakaan, TBM dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib didaftarkan pada perpustakaan kota.
(5)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, TBM dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
1. a.memiliki koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
2. b.memiliki tenaga perpustakaan;
3. c.memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
4. d.memiliki sumber pendanaan.
(2)Pembentukan TBM dan/atau sudut baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memiliki:
1. a.Koleksi TBM dan/atau sudut baca; dan
2. b.sarana dan prasarana TBM dan/atau sudut baca.
(3)Pembentukan perpustakaan, TBM dan/atau sudut baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memberitahukan keberadaannya kepada perpustakaan kota. jdih.pontianakkota.go.id BagianKedua Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…