DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Prinsip Operasional Perusahaan, Penganggaran, Bentuk dan Besaran Penyertaan Modal, Tata Cara Pencairan, Peningkatan Akses Air Minum, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
c.bahwa penyertaan modal diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak dalam upaya pencapaian target pelayanan air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Program Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Dalam Rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Kegiatan Peningkatan Akses Air Minum; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1976 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 11);
16.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 166);
17.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
18.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Dearah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 176);
19.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 177); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM RANGKA PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN KEGIATAN PENINGKATAN AKSES AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui daerah bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota yang mengatur tentang ketentuan teknis dari Peraturan Daerah ini.
8.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.
9.Project Implementation Unit yang selanjutnya disingkat PIU adalah Pejabat pengelola keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota dan bertugas untuk membantu Wali kota melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan program hibah air minum.
10.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kota Pontianak kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari hibah Pemerintah Pusat melalui Program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
11.Program Hibah Air Minum adalah penyaluran hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari Program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah baru melalui penerapan yang berbasis hasil (output based) atau berdasarkan kinerja yang terukur. 12. 13. 14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan kriteria minimal mempunyai daya listrik terpasang pada rumah tangga kurang atau sama dengan 900 Volt Ampere sampai dengan 1.300 Volt Ampere. Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika di tentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

BAB II

PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pasal 2

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa harus menjalankan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi adanya transparansi, keadilan, efektif dan efisien, responsibilitas dan akuntabilitas.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum khususnya bagi MBR berupa uang yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam Rangka Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Kegiatan Peningkatan Akses Air Minum diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
b.tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
c.tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

(1)Penyertaan modal dilakukan dengan cara pencairan dari kas umum daerah ke kas Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
(2)Dalam hal realisasi hibah pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan jaminan sambungan MBR dari jumlah penyertaan modal, maka selisih nilai penyertaan modal pemerintah tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan peningkatan akses air minum.

Pasal 7

(1)Persyaratan pencairan penyertaan modal adalah sebagai berikut:
1. a.permohonan tertulis dari perumda air minum tirta khatulistiwa kepada Wali Kota;
2. b.laporan yang dikeluarkan oleh ketua PIU atas progres pelaksanaan fisik pemasangan sambungan air minum program hibah air minum;
3. c.keputusan Wali Kota tentang penetapan penerima dan besaran tambahan modal disetor pada perumda air minum tirta khatulistiwa;
4. d.fotokopi keputusan pengangkatan direktur utama perumda air minum tirta khatulistiwa atau dokumen lain yang dipersamakan yang dilegalisir;
5. e.fotokopi kartu tanda penduduk direktur utama perumda air minum tirta khatulistiwa;
6. f.fotokopi rekening bank atau rekening giro atas nama perumda air minum tirta khatulistiwa; dan
7. g.laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor.
(2)Pencairan penyertaan modal dapat dilakukan sesuai dengan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI

PENINGKATAN AKSES AIR MINUM

Pasal 8

Kegiatan peningkatan akses air minum guna menunjang pelaksanaan kegiatan Program air minum Perkotaan di Kota Pontianak dalam bentuk:

a.pemasangan jaringan pipa tertier; dan
b.pemasangan jaringan pipa sekunder.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan program hibah air minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIU, yang diangkat oleh Wali Kota untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk pelaksanaan program hibah air minum.
(3)Kegiatan program hibah yang berkaitan dengan penentuan atau kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, pengawasan, evaluasi dan monitoring, mekanisme dan biaya sambungan langganan serta ketentuan-ketentuan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)PIU diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan teknis pemasangan jaringan sambungan perpipaan setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh Provincial Project Management Unit yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 13 Desember 2021 WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 13 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 15 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (15/2021) Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, RUSDALITA SH, MH Pembina Tk I ( IV b) 19691121 1995032001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM RANGKA PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN KEGIATAN PENINGKATAN AKSES AIR MINUM I. PENJELASAN UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam:

a.Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
b.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
c.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih pada masyarakat di wilayah Kota Pontianak dan sebagai upaya agar Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Kota Pontianak perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dimaksud. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai tambahan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019