DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Peran Tanggung Jawab dan Hak Pemuda, Perencanaan, Pembangunan Kepemudaan, Prasarana dan Sarana, Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan, Pencatatan dan Data Informasi, Penghargaan, Kemitraan Kepemudaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam meningkatkan potensi dan peran Pemuda dalam pembangunan daerah di Kota Pontianak, perlu dikembangkan potensi dan peran Pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan Daerah;
c.bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan di daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN Jdih.pontianakkota.go.id
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
6. 7.Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN. Jdih.pontianakkota.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7.Penyelenggaraan Kepemudaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang melibatkan berbagai aspek dan pemangku kepentingan dalam Pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan.
8.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
10.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
18.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
19.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Daerah.
20.Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
21.Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
22.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel. Jdih.pontianakkota.go.id
23.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
24.Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.ketuhanan yang maha esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemuda dan Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah mempermudah dalam Penyelenggaraan Kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
b.peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
c.perencanaan;
d.pembangunan kepemudaan;
e.prasarana dan sarana;
f.penghargaan;
g.kemitraan kepemudaan;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pendanaan;

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan bidang Kepemudaan di Daerah. Jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 7

Dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan berupa:

a.penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula dan pemuda kader daerah; dan
b.pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah.

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab, antara lain:
1. a.menyusun kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional;
2. b.menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
3. c.menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
4. d.mengkordinasikan program pembangunan kepemudaan;
5. e.melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda dan kepemudaan; dan
6. f.melakukan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
(2)Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual; dan
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara atau masyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.kepedulian terhadap masyarakat;
3. c.ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.olahraga, seni dan budaya;
5. e.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
6. f.pendidikan kewirausahaan; dan
7. g.kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 10

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah untuk:

a.menjaga pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya negara kesatuan republik indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya daerah dan nasional;
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan
h.meningkatkan kerja sama antar organisasi pemuda.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…