DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2021

Nomor: 18
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan SPALD, Tugas dan Wewenangan Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat dan Swasta, Kelembagaan, Pembiayaan, Tarif Jasa Pelayanan, Pelanggan SPALD, Pembinaan dan Pengawasan, Perizinan, Insentif, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jumlah penduduk, kegiatan ekonomi dan pembangunan akan semakin meningkat dan berpotensi meningkatkan air limbah domestik yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas masyarakat;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, karenanya perlu pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianakkota.go.id
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323); jdih.pontianakkota.go.id
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
14.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 118);
17.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 152);
18.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 165);
19.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171);
20.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 173);
21.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 184); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. jdih.pontianakkota.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Pemerintah Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas makhluk hidup/manusia sehari hari yang berhubungan dengan pemakaian air.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
7.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestic.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
11.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
12.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13.Efluen adalah aliran keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah.
14.Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
15.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek nonfisik.
16.Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik;
17.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
19.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
20.Orang adalah seorang atau badan usaha.
21.Badan Usaha adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya ditangan individu atau swasta. jdih.pontianakkota.go.id
22.Operator adalah lembaga pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik.
23.Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelaikan Lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
24.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
25.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
26.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

BAB II

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan;
c.keberlanjutan;
d.kehati-hatian;
e.keadilan;
f.partisipatif;
g.pencemar membayar;
h.manfaat;
i.kelestarian lingkungan hidup; dan
j.perlindungan sumber air.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Pontianak.

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
c.meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
d.meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
e.melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
f.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
g.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sistem pengelolaan air limbah domestik;
b.penyelenggaraan SPALD;
c.tugas dan wewenang pemerintah daerah;
d.hak dan kewajiban;
e.peran serta masyarakat dan swasta;
f.tarif pelayanan;
g.pelanggan SPALD; jdih.pontianakkota.go.id
h.pembinaan dan pengawasan;
i.perizinan;
j.Insentif;
k.larangan; dan
l.Sanksi administrasi.

Pasal 6

(1)SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
(2)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional melalui pendirian IPAL.
(3)Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, aspek kelembagaan, aspek hukum dan aspek pembiayaan.

Pasal 7

(1)SPALD diselenggarakan untuk pengelolaan air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah nonkakus (grey water).

Pasal 8

(1)SPALD terdiri dari:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.cakupan pelayanan;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.kemiringan tanah;
6. f.permeabilitas tanah; dan
7. g.kemampuan pembiayaan.
(3)Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan melalui pengaturan zonasi pelayanan SPALD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan zonasi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-sistem pengangkutan; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja. jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 10

(1)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.mandi cuci kakus.
(5)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…