DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD, DAN TUJUAN; PEMBENTUKAN ; KLASIFIKASI; KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI; TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; WILAYAH KERJA; TATA KERJA; PELAPORAN; PENGANGGARAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.pontianak.go.id

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); jdih.pontianak.go.id
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
11.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
12.Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118); jdih.pontianak.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Pontianak.
5.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas P2KBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.
7.Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah UPTD yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.
10.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu yang mempunyai Angka Kredit dan Jabatan Fungsional Umum yang tidak mempunyai Angka Kredit. jdih.pontianak.go.id

BAB II

MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi, yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi secara rasional, profesional, efektif dan efisien yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas P2KBP3A.

BAB IV

KLASIFIKASI

Pasal 5

UPTD PPA merupakan UPTD dengan klasifikasi Kelas A.

BAB V

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1)UPTD PPA adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan perempuan dan anak pada Dinas P2KBP3A.
(2)UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang secara administratif berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan secara operasional berkoordinasi dengan instansi/unit kerja terkait lainnya. jdih.pontianak.go.id

Pasal 7

(1)Struktur organisasi UPTD PPA terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD PPA;
2. b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

UPTD PPA mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di wilayah kerjanya yang berkaitan dengan pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UPTD PPA mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana kerja UPTD PPA;
b.pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dan penjangkauan korban, pengelolaan kasus dan penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban di wilayah kerjanya;
c.pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup pekerjaan teknisnya; dan
d.penyelenggaraan tugas lainnya di bidang perlindungan perempuan dan anak yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD di wilayah kerjanya dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. jdih.pontianak.go.id

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a.penyusunan rencana kerja di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
b.penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban di wilayah kerjanya;
c.penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus dan bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai lingkup pekerjaan teknisnya; dan
d.pelaksanaan tugas lainnya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…