DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Ketenteraman, Tertib Kebersihan, Tertib Bangunan dan Izin Usaha, Tertib Lingkungan, Tertib Sungai, Parit dan Saluran, Tertib Parkir dan Angkutan Jalan Raya, Tertib Usaha Tertentu, Tertib Sosial, Tertib Tata Ruang, Tertib Jalan, Tertib Pendidikan, Tertib Barang Milik Daerah, Tertib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian, Tertib Keadaan Bencana, Perlindungan Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Penyidikan, Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pontianak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianakkota.go.id
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); jdih.pontianakkota.go.id 11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
7.Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana. jdih.pontianakkota.go.id
8.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang serba teratur rapi dan indah bagi warga yang melihat dan merasakannya.
9.Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, nyaman dan teratur.
10.Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya utuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pilkada dan pemilu serta membantu upaya pertahanan negara.
11.Satuan perlindungan masyarakat adalah yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha dan bentuk lainnya.
13.Orang/Badan adalah manusia (dalam arti khusus) dan terkait dengan kegiatan/usaha seseorang/badan atau berbentuk badan.
14.Pemilik adalah setiap orang/badan yang berdasarkan hukum memiliki kekayaan.
15.Pemakai adalah orang/badan yang menguasai dan/atau memanfaatkan sesuatu benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang bukan atas nama pribadi atau badan.
16.Penghuni adalah setiap orang/badan pribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan.
17.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
18.Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
19.Taman adalah bidang tanah merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
20.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorang yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran, tempat ibadah, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, mall, pasar, taman, fasilitas olah raga dan lain lain.
21.Fasilitas Umum yang selanjutnya disebut fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, jalur kereta api, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. jdih.pontianakkota.go.id
22.Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Fasos adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam dan lain sebagainya.
23.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat/waktu tertentu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
24.Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun kegiatan lainnya.
25.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
26.Saluran air adalah semua saluran selokan, got dan parit tempat mengalirkan air baik terbuka maupun tertutup.
27.Sungai adalah alur alam yang dialiri air.
28.Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas tertentu.
29.Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestic (rumah tangga).
30.Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.
31.Restoran/rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam golongan usaha restoran dan rumah makan.
32.Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
33.Permainan Ketangkasan adalah permainan baik secara manual maupun elektronik antara lain: permainan yang menggunakan mesin keping (coin game machine), bom-bom car, mesin simulator balap mobil dan motor, mesin simulator permainan menembak, mesin musik, mesin simulator olah raga, mesin musik dansa dan yang sejenisnya.
34.Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran udara, air dan tanah yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan masyarakat.
35.Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung pembuangan sampah dari masyarakat untuk sementara waktu, yang kemudian sampah tersebut diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir. jdih.pontianakkota.go.id
36.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pemrosesan akhir sampah dan merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan.
37.Tanaman Penghijauan adalah tanaman perdu yang tingginya 3 sampai 5 meter, tanaman semak yang tingginya 2 meter dan rumput/penutup tanah yang berfungsi sebagai penyerap air tanah dan estetika taman.
38.Pohon Pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 5 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk tebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari, juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpanan air tanah serta penghasil oksigen.
39.Anak Jalanan yang selanjutnya disingkat Anjal adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
40.Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak layak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal/rumah dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara/berada di kolong jembatan, emperan toko, dipinggir jalan atau di tempat umum lainnya dengan hidup menggelandang dan mengemis.
41.Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
42.Perbuatan Asusila adalah setiap perbuatan dan/atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaedah kesopanan.
43.Minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat Minol adalah minuman yang mengandung etanol/bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan apabila dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping berupa ganggguan mental organik.
44.Portal adalah tonggak, palang, pagar atau bangunan yang dipasang/didirikan diujung gang atau jalan untuk menghalangi lewat/masuknya kendaraan tertentu.
45.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
46.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
47.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
48.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit. jdih.pontianakkota.go.id
49.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
(2)Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
1. a.informatif;
2. b.dialogis; dan
3. c.persuasif.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
(2)Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemerintah daerah yang berbatasan dan pemerintah daerah lainnya; dan
2. b.perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah.
(3)Kegiatan penyelenggara ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah dapat meningkatkan penyelenggara ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketentraman masyarakat.
(2)Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.peningkatan monitoring kondisi wilayah daerah;
2. b.pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat;
3. c.penguatan peran perlindungan masyarakat; dan
4. d.pengembangan etika pengguna teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat.

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi:
1. a.penanganan gangguan ketertiban umum dalam wilayah daerah; dan
2. b.penegakan peraturan daerah.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
(3)Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP dapat berkoordinasi dan melibatkan pihak lain, meliputi:
1. a.perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah;
2. b.instansi vertikal; dan/atau
3. c.pemerintah daerah kabupaten/kota. jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 6

Pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

a.tertib kebersihan;
b.tertib bangunan dan izin usaha;
c.tertib lingkungan;
d.tertib sungai, parit dan saluran;
e.tertib parkir dan angkutan jalan raya;
f.tertib usaha tertentu;
g.tertib sosial;
h.tertib tata ruang;
i.tertib jalan;
j.tertib pendidikan;
k.tertib barang milik daerah;
l.tertib pajak daerah dan retribusi daerah;
m.tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
n.tertib keadaan bencana.

BAB III

TERTIB KEBERSIHAN

Pasal 7

(1)Setiap Pemilik lahan, bangunan dan pekarangan wajib memelihara kebersihan lahan, bangunan dan pekarangannya.
(2)Setiap pemilik bangunan wajib mengecat tembok luar bangunan, pagar-pagar halaman berikut jembatan, pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

(1)Setiap orang/badan wajib membuang sampah di TPS resmi pada waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Setiap orang/badan wajib membuang sampah padat domestik usaha di TPA.
(3)Setiap orang/badan wajib mengangkut sendiri dan membuang sampah yang dihasilkannya dalam suatu persil antara lain bongkaran rumah atau bangunan, tanah, tebangan atau pemangkasan pohon, limbah usaha, barang kadaluarsa dan sebagainya ke TPA.
(4)Setiap pemilik bangunan/lahan wajib menyediakan tempat penyimpanan sampah sementara.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Setiap pedagang/pengusaha/penyelenggara acara sebelum meninggalkan tempat berdagang atau usahanya dan/atau tempat kegiatannya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaan atau usahanya ke TPS. jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 10

(1)Setiap badan usaha jasa angkutan umum kendaraan roda empat atau lebih diwajibkan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
(2)Pemilik kendaraan roda empat wajib untuk menyediakan tempat sampah.
(3)Setiap orang/badan dan/atau sopir serta penumpang angkutan umum maupun kendaraan pribadi dilarang membuang sampah, baik benda padat maupun benda cair di sembarang tempat atau dijalan.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…