DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2024

Nomor: 19
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM: Bab ini mendefinisikan istilah-istilah kunci yang relevan untuk perencanaan daerah, seperti Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK: Bab ini menetapkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen program dan kegiatan tahunan (2025) yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). BAB III KETENTUAN PENUTUP: Bab ini mengatur tanggal mulai berlakunya Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 15 ayat (1) tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota yang menyatakan bahwa Pj. Gubernur, Pj. Bupati, dan Pj. Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap pemberian dan pemanfaatan insentif sesuai ketentuan huruf b, perlu adanya pedoman dalam pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN jdih.pontianak.go.id

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); jdih.pontianak.go.id
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
10.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 225); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pontianak.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
6.Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
7.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah instansi yang melakukan pelayanan pajak daerah.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-RD adalah instansi yang melakukan pelayanan retribusi daerah.
11.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. jdih.pontianak.go.id
13.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak dan retribusi, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15.Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Daerah.
16.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
17.Kinerja tertentu adalah pencapaian target pendapatan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Pemberian dan Pemanfaatan Insentif di daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan:

a.kinerja SKPD-PPD dan SKPD-RD;
b.disiplin dan semangat kerja bagi pejabat dan pelaksana di lingkungan SKPPD- RD;
c.pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah; dan
d.pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penerima, pembayaran, besaran, alokasi, penganggaran dan pertanggungjawaban insentif.

BAB III

PENERIMA DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 5

(1)Penerima insentif adalah Aparat Pemungut dari SKPD-PPD dalam hal insentif yang berasal dari pemungutan Pajak.
(2)Aparat Pemungut dari SKPD-RD dalam hal insentif yang berasal dari pemungutan Retribusi, sebagai berikut:
1. a.Wali Kota;
2. b.Wakil Wali Kota; dan
3. c.pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan.
(3)Aparat Pemungut SKPD-PPD dan Aparat Pemungut SKPD-RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelaksana dari pemungutan Pajak dan Retribusi. jdih.pontianak.go.id
(4)Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
(5)Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud adalah Camat, Lurah dan tenaga lainnya sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
(6)Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kepala SKPD-PPD, dan Kepala SKPD-RD, maka ditunjuk pejabat yang melaksanakan tugas dan wewenang dari pejabat definitif yang berhalangan, yang dapat diberikan insentif pemungut pajak dan retribusi daerah.

Pasal 6

(1)Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendapat pembayaran insentif apabila mencapai target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulan.
(2)Pencapaian target penerimaan per jenis pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.sampai dengan triwulan I, sebesar 15% (lima belas persen);
2. b.sampai dengan triwulan II, sebesar 40% (empat puluh persen);
3. c.sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
4. d.sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).
(3)Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(4)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(5)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(6)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tercapai atau terlampaui, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
(7)Pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
1. a.realisasi pada akhir triwulan I mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
2. b.realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) pada akhir triwulan I, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
3. c.realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih pada triwulan II, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
4. d.realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen) pada triwulan II, Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
5. e.realisasi pada akhir triwulan III kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
6. f.realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pada akhir triwulan III, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
7. g.realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih pada akhir triwulan IV, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
8. h.realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir triwulan IV, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan. jdih.pontianak.go.id

BAB IV

BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 7

(1)Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut:
1. a.2% (dua persen) untuk jenis PBJT-Tenaga Listrik;
2. b.5% (lima persen) untuk Jenis Pajak yaitu:
  1. 1.PBJT-Makanan dan Minuman;
  2. 2.PBJT-Jasa Perhotelan;
  3. 3.PBJT-Jasa Parkir;
  4. 4.PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan;
  5. 5.Pajak Reklame;
  6. 6.Pajak Sarang Burung Walet;
  7. 7.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
  8. 8.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
(2)Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
(3)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 8

(1)Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan setiap bulannya dan dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan dengan besaran paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Besarnya pembayaran insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayar secara triwulan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
(3)Besarnya insentif untuk pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Camat, Lurah dan tenaga lainnya diberikan 35% (tiga puluh lima persen) dari besaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 9

(1)Penerima dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Wali Kota atau oleh Pj. Wali Kota.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Wali Kota atau Pj. Wali Kota kepada Kepala SKPD Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Plt. Kepala SKPD-PPD dan Plt. Kepala SKPD-RD.
(3)Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
1. a.Badan Pendapatan Daerah untuk jenis pungutan Pajak Daerah;
2. b.Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk jenis pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
3. c.Dinas Lingkungan Hidup untuk jenis pungutan:
  1. 1.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
  2. 2.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
4. d.Dinas Perhubungan untuk jenis pungutan:
  1. 1.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  2. 2.Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
  3. 3.Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
  4. 4.Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor; jdih.pontianak.go.id
  5. 5.Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; dan
  6. 6.Retribusi Pemakaian Alat (Uji Emisi Kendaraan Bermotor).
5. e.Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan untuk jenis pungutan:
  1. 1.Retribusi Pelayanan Pasar; dan
  2. 2.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
6. f.Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk jenis pungutan:
  1. 1.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  2. 2.Retribusi Rumah Potong Hewan;
  3. 3.Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah;
  4. 4.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
  5. 5.Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
7. g.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk jenis pungutan:
  1. 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
  2. 2.Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
8. h.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk jenis pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
9. i.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk jenis pungutan:
  1. 1.Retribusi jasa usaha untuk penyewaan kendaraan/alat berat;
  2. 2.Retribusi jasa umum untuk retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  3. 3.Retribusi Perizinan Tertentu Untuk Persetujuan Bangunan Gedung.
10. j.Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan.
(4)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
(5)Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menetapkan penerima pembayaran insentif dan besaran insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Kepala SKPD-PPD dan SKPD-RD atau Plt Kepala SKPD-PPD dan Plt. Kepala SKPD-RD menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pj. Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan ke dalam Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3)Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang diuraikan berdasarkan masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. jdih.pontianak.go.id

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023