DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Prinsip Operasional Perusahaan, Penganggaran, Bentuk Penyertaan Modal, Jumlah Dana Penyertaan Modal, Tata Cara Pencairan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
c.bahwa penyertaan modal diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak dalam upaya pencapaian target pelayanan air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Program Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pontianak Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1976 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
14.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 11);
15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 126);
16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 159);
17.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
4.Walikota adalah Walikota Pontianak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Peraturan Walikota adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota yang mengatur tentang ketentuan teknis dari Peraturan Daerah ini.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Khatulistiwa adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.
8.Project Implementation Unit yang selanjutnya disingkat PIU adalah Pejabat pengelola keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan bertugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan program hibah air minum.
9.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kota Pontianak kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari hibah Pemerintah Pusat melalui Program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
10.Program Hibah Air Minum adalah penyaluran hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari Program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru melalui penerapan yang berbasis hasil (output based) atau berdasarkan kinerja yang terukur.
11.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan kriteria minimal mempunyai daya listrik terpasang pada rumah tangga kurang atau sama dengan 900 Volt Ampere sampai dengan 1.300 Volt Ampere.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa dimaksudkan untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha dan sebagai investasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan cakupan pelayanan air bersih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan jaringan air minum bagi MBR di wilayah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:

a.untuk merealisasikan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah melalui program hibah air minum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.meningkatkan Sambungan Rumah dengan prioritas kepada MBR yang sulit untuk mendapatkan akses air minum; dan
c.meningkatkan kinerja PDAM Tirta Khatulistiwa dalam cakupan pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip operasional;
b.penganggaran;
c.bentuk penyertaan modal;
d.jumlah dana penyertaan modal;
e.tata cara pencairan;
f.penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
g.ketentuan penutup.

BAB III

PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pasal 5

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAM Tirta Khatulistiwa harus menjalankan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi adanya transparansi, keadilan, efektif dan efisien, responsibilitas dan akuntabilitas.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 6

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PDAM Tirta Khatulistiwa dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum khususnya bagi MBR berupa dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

JUMLAH DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Khatulistiwa diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 15.000,000,000,- (lima belas miliar rupiah).

Pasal 9

Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah diberikan kepada PDAM Tirta Khatulistiwa terdiri dari Penyertaan Modal dalam bentuk uang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 10

(1)Penyertaan modal dilakukan dengan cara pencairan dari kas umum daerah ke kas PDAM Tirta Khatulistiwa.
(2)Jumlah penyertaan modal yang bersumber dari kegiatan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam hal realisasi hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak sesuai dengan jaminan sambungan MBR dari jumlah penyertaan modal, maka selisih nilai penyertaan modal pemerintah tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan peningkatan akses air minum khususnya MBR.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pencairan dan kegiatan peningkatan akses air minum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…