DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 8 ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan huruf h Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf c diubah Ketentuan Pasal 81 ayat (1) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang- Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianak.go.id
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074); jdih.pontianak.go.id
10.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 177);
11.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 195);
12.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 207); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa meliputi:

a.menyediakan dan air minum yang diutamakan bagi masyarakat Pontianak;
b.melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SPAM;
c.pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelayanan air bersih dan air minum yang dilaksanakannya;
d.peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan dan Pengelolaan SPAM;
e.menjalankan fungsi perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.melakukan pengembangan unit usaha lainnya;
g.kerja sama dan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan jdih.pontianak.go.id
h.pemanfaatan dan pengelolaan aset perusahaan baik berupa tanah atau bangunan.
1. 2.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Pelaksanaan kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilakukan studi kelayakan dengan persetujuan Wali Kota selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Modal awal berdirinya Perusahan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Tahun 1975 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

4.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.pengalihan aset tetap;
2. b.kerja sama;
3. c.investasi dan pembiayaan termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
4. d.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan re-evaluasi aset dan agio saham;
5. e.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
6. f.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penetapan besaran penggunaan laba;
8. h.pengesahan laporan tahunan; dan
9. i.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran.
(4)KPM atau pejabat perangkat daerah yang dilimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan insentif sesuai dengan target kinerja Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang telah ditetapkan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian besaran insentif diatur dengan Peraturan Wali Kota. jdih.pontianak.go.id

5.Ketentuan Pasal 81 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1)Wali Kota menetapkan tarif air minum berdasarkan usulan direksi dan atas persetujuan Dewan Pengawas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif diatur dengan Peraturan Wali Kota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 Maret 2025 WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 24 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd AMIRULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (2/2025) jdih.pontianak.go.id PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA I. UMUM Perubahan Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa. Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain: pengaturan tentang kerja sama dan pembentukan anak perusahan. Pelaksanaan Kerjasama dan pembentukan anak Perusahaan bertujuan untuk mengembangkan atau melakukan ekspansi usaha Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan memberikan peningkatan kontribusi pendapatan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 8A

Ayat (1) Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama dilakukan untuk melindungi hak masyarakat atas penyediaan air minum serta menempatkan perusahaan sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM yang melindungi kepentingan Pemerintah Kota Pontianak yang memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Ayat (2) Perusahaan membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan:

a.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah lain; dan/atau
b.Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum Indonesia Minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali. Anak Perusahaan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 228230

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…