DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2024

Nomor: 25
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PENGAMANAN INFORMASI; SUMBER DAYA; MANAJEMEN RISIKO; MEKANISME PENYELENGGARAAN KEAMANAN; STANDAR DAN PROSEDUR PENGENDALIAN; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI; PEMBIAYAAN ; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); SALINAN jdih.pontianak.go.id
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
8.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
13.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541); 14 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak Smart City (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 216);
15.Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pontianak Tahun 2020-2029 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 20); jdih.pontianak.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

PENDAHULAN I.1. LATAR BELAKANG Informasi adalah aset yang sangat penting bagi Instansi Pemerintah Daerah, baik informasi yang terkait dengan data, keuangan, laporan maupun informasi lainnya. Kebocoran, kerusakan, ketidakakuratan, ketidaktersediaan atau gangguan lain terhadap informasi tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik seara finansial maupun non finansial bagi layanan Pemerintah Daerah. Dampak yang dimaksud tidak hanya terbatas ruang lingkup layanan pemerintah, namun juga kepada masyarakat umum, lembaga lain dan bahkan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintahn Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran data, informasi, atau materi untuk mencapai suatu tujuan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang belum diolah dan apa adanya.
7.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung data, fakta, pesan, yang memiliki nilai dan makna dimana penjelasannya dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
8.Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
9.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
10.Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi.
11.Keamanan Informasi SPBE adalah sistem manajemen untuk membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitor, meninjau, memelihara dan meningkatkan keamanan informasi berdasarkan pendekatan risiko.
12.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
13.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
14.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. jdih.pontianak.go.id
16.Dokumen Digital adalah setiap data dan informasi digital yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan serta dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17.Risiko adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan.
18.Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko.
19.Tim Respon Insiden Keamanan Informasi (Computer Security Incident Response Team) yang selanjutnya disingat CSIRT adalah tim yang bertanggung jawab untuk memonitor, mengevaluasi, mencegah, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktifitas insiden keamanan teknologi informasi.
20.Insiden Siber adalah kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya Sistem Elektronik dan/atau pelanggaran kepatuhan terhadap kebijakan keamanan siber.
21.Aset Informasi adalah unit informasi yang dapat dipahami, dibagi, dilindungi dan dimanfaatkan secara efektif.
22.Aset Pengolahan Informasi adalah suatu perangkat baik elektronik maupun non-elektronik yang dapat digunakan untuk membuat dan menyunting informasi.
23.Penyimpanan Informasi adalah suatu proses menyimpan informasi dengan menggunakan media baik elektronik maupun non-elektronik.
24.Data Center adalah suatu fasilitas fisik (on-premise) untuk menempatkan sistem komputer dan perangkat-perangkat terkait, seperti sistem komunikasi data dan penyimpanan data.
25.Cloud atau dikenal Cloud Computing (komputasi awan) adalah sistem komputasi off-premise (non-fisik) yang berfungsi sebagai penyimpanan, pengelolaan, pemrosesan data pada server melalui internet sebagai medianya.
26.Basis Data (database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
27.File adalah kumpulan berbagai macam informasi atau data yang tersimpan pada storage komputer atau gadget.
28.Server adalah sistem komputer yang menyediakan sumber daya penyimpanan data.
29.Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua data/dokumen digital.
30.Flash disk adalah salah satu media penyimpanan data portabel yang dapat dihubungkan melalui port USB suatu komputer.
31.Kartu memori adalah penyimpanan bebasis flash dalam bentuk yang ramping dan ringan.
32.Website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
33.Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan internet.
34.Sub Domain adalah Domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
35.Back end adalah bagian belakang layar dari sebuah website yang berfungsi untuk mengatur tampilan website yang dilihat oleh pengguna. jdih.pontianak.go.id

BAB II

PENGENDALIAN UMUM II.1. TUJUAN Kebijakan dan Standar pengendalian umum bertujuan untuk memberikan pedoman atau panduan umum untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam hal mengelola manajemen keamanan informasi secara terpadu, sehingga aset informasi yang dimiliki setiap Perangkat Daerah dapat terlindungi meliputi aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability).

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan terkait manajemen Keamanan Informasi SPBE.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan pengelolaan Keamanan Informasi SPBE yang meliputi infrastruktur komputer, jaringan, sistem informasi/aplikasi, dan sumber daya manusia SPBE secara terpadu untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, keaslian, kenirsangkalan serta pengamanannya.

Pasal 4

(1)Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang manajemen keamanan informasi dalam penyelnggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Cakupan pengaturan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengelolaan kebijakan keamanan informasi;
2. b.pengelolaan aset informasi;
3. c.keamanan jaringan dan sistem;
4. d.pengelolaan insiden keamanan informasi;
5. e.kepatuhan audit keamanan informasi; dan
6. f.peningkatan kesadaran dan pelatihan keamanan informasi.

BAB III

PENGENDALIAN ORGANISASI KEAMANAN INFORMASI III.1. TUJUAN Pengendalian organisasi keamanan informasi bertujuan memberikan pedoman dalam membentuk organisasi fungsional keamanan informasi yang bertanggung jawab untuk mengelola keamanan informasi dan perangkat pengolah informasi di lingkungan kerja setiap Perangkat Daerah termasuk hubungan dengan pihak luar.

Pasal 5

(1)Pengamanan Informasi merupakan upaya penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, kenirsangkalan serta pengamanan terkait data dan informasi Pemerintah Daerah.
(2)Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang dan pengendalian keamanan lainnya.
(3)Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan otentifikasi dan pendeteksian modifikasi.
(4)Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan serta jaminan ketersediaan akses data dan informasi untuk pihak yang berwenang.
(5)Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
(6)Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan Sertifikat Elektronik. jdih.pontianak.go.id

Pasal 6

(1)Setiap orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengamankan dan melindungi informasi Pemerintah Daerah.
(2)Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi menjadi tanggung jawab setiap Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.aset informasi;
b.aset pengolahan informasi; dan
c.penyimpanan informasi.

Pasal 8

(1)Aset Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi informasi yang tercetak, tertulis, dan tersimpan dalam bentuk fisik dan elektronik.
(2)Aset Informasi yang tercetak dan tertulis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang tertuang pada kertas, papan tulis, spanduk, buku atau dokumen.
(3)Aset Informasi yang tersimpan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: database dan file di dalam komputer, informasi yang ditampilkan pada website, layar komputer, informasi yang dikirimkan melalui sensor pemindai dan peranti lain melalui jaringan telekomunikasi.

Pasal 9

Aset Pengolahan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa:

a.peralatan mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual; dan
b.peralatan elektronik digital yang bekerja secara penuh.

Pasal 10

(1)Penyimpanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menggunakan media elektronik dan non elektronik.
(2)Penyimpanan Informasi menggunakan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
1. a.data storage, seperti server, hard disk, flash disk, kartu memori; dan
2. b.penyimpanan cloud.
(3)Penyimpanan Informasi menggunakan media non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain lemari, rak, laci, filling cabinet. jdih.pontianak.go.id

BAB IV

KEAMANAN SUMBER DAYA MANUSIA IV.1. TUJUAN Keamanan sumber daya manusia bertujuan memastikan bahwa seluruh pegawai dan pihak ketiga di setiap Perangkat Daerah memahami tanggung jawabnya masing-masing, sadar atas ancaman Keamanan Informasi, serta mengetahui proses terkait Keamanan Informasi sebelum, selama, dan setelah bertugas.

Pasal 11

(1)Kepala Perangkat Daerah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk, mengimplementasikan, memelihara, dan meningkatkan penerapan Keamanan Informasi SPBE secara berkesinambungan.
(2)Perangkat Daerah penyelenggara layanan elektronik wajib menyediakan, mendidik dan melatih sumber daya manusia yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektrtonik mengacu pada Keamanan Informasi SPBE.
(3)Uraian mengenai keamanan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…