DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 17, pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 26, pasal 28, pasal 29, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 44, pasal 46, pasal 47 Perda No.12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 10 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 86) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 14 diubah, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12.a, angka diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16.a dan angka15 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3.Daerah adalah Kota Pontianak.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Walikota adalah Walikota Pontianak.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan
8.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
9.Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Pontianak.
10.Pendidikan di Daerah adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bersinergi dengan sistem pendidikan nasional.
11.Sistem Pendidikan di Daerah merupakan sub system dari system pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
12.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. 12.a. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
15.Dihapus.
16.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 16.a. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas kembali untuk memimpin satuan pendidikan.
17.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19.Dewan Pendidikan Daerah adalah Dewan Pendidikan Kota Pontianak merupakan lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas dalam pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perumusan, pemantauan dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Pontianak.
20.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
22.Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
23.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyeleggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kreteria yang telah ditetapkan.
25.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
26.Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
28.Tata Tertib Sekolah adalah peraturan tata tertib yang dikeluarkan oleh sekolah.
29.Masyarakat Setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal disekitar/dekat dengan sekolah dalam daerah.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pendidikan didaerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur dan kemajemukan bangsa;
b.pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
c.pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
d.pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
e.pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat khususnya warga masyarakat Kota Pontianak untuk memperoleh pendidikan terutama pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak/karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

6.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Jenis pendidikan yang termasuk dalam jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan khusus, pendidikan akademik dan pendidikan karakter.
(2)Jenis pendidikan yang termasuk dalam jalur Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
(3)Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri.

7.Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ayat

(2)dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Jenjang pendidikan formal terdiri atas, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
(2)Dihapus.
(3)Jenjang pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa atau sederajat.
(4)Jenjang pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa atau sederajat.
(5)Lamanya belajar untuk jenjang pendidikan dasar adalah 9 tahun.

8.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 18 A, sehingga Pasal 18 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pendidikan anak usia dini diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sesuai tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
(2)Pendidikan anak usia dini terdiri dari taman kanak-kanak, raudatul athfal atau bentuk lain yang sederajat.

9.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dihapus.

Pasal 20

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.

11.Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (3) ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ayat

(4)dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…