DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penambahan Penyertaan Modal, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berjalan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyar Bank Pasar Kota Pontianak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/ 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
10.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/ 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
11.Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 12 Tahun 1963 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
13.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 11);
14.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyar Bank Pasar Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 136);
15.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 158);
16.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang bergerak dalam bidang perbankan.
5.Modal Daerah adalah investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak serta untuk memperkuat modal PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
(2)Tujuan Penambahan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan kinerja PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak yang profesional.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal dasar Pemerintah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 12.997.301.246,83 (Dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak Tahun anggaran 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(3)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak sebesar Rp.17.997.301.246,83 (Tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen).
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

Walikota dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 Januari 2019 WALIKOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 24 Januari 2019 PENJELASAN Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ZETMAWATI, SH, MH Pembina Tk. I NIP. 19620811 198607 2 002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3/2019) MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK I. PENJELASAN UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a.pendapatan asli Daerah meliputi:
1. 1.Pajak Daerah;
2. 2.Retribusi Daerah;
3. 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. 4.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana tersebut pada huruf a angka 3 antara lain bersumber dari bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 16, Persyaratan dan tata cara perizinan bank ditetapkan oleh Bank. PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1963 tanggal 18 Desember 1963, dan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 58/TU-1964 tanggal 1 Agustus 1964. Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai tambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak dilaksanakan dalam Tahun 2019 untuk PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak dengan rincian sebagai berikut:

1.Tahun 1996 sebesar Rp 2.425.209.719,00 ( Dua milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) berupa modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Pontianak;
2.Tahun 2005 sebesar Rp 3.700.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) berupa modal disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak;
3.Tahun 2006 sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) berupa modal di setor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak.
4.Tahun 2015 sebesar Rp. 74.790.281,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sebagai Penambahan Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak.
5.Tahun 2017 sebesar Rp 6.497.301.246,83 (Enam milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah delapan puluh tiga sen), berupa dana sebesar Rp.3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan bangunan fisik berupa gedung yang terletak di Pasar Flamboyan Pontianak, dengan nilai perolehan gedung senilai Rp.2.797.301.246,83 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen), untuk gedung kantor PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, sebagai Penambahan Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 168

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

PENGAWASAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

PENGAWASAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005