DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Arah, Maksud, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup, Prinsip dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter, Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Karakter, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianakkota.go.id
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); jdih.pontianakkota.go.id
12.Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal; jdih.pontianakkota.go.id
21.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 3 Seri E Nomor 2) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak
3.Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah selain Pemerintah Kota Pontianak.
4.Walikota adalah Walikota Pontianak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Karakter adalah tabiat atau kebiasaan untuk melakukan hal yang baik.
9.Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan. jdih.pontianakkota.go.id
10.Pendidikan Karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak.
11.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12.Pendidikan Formal adalah Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
13.Pendidikan Non Formal adalah Jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
16.Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
17.Penyelenggaraan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung.
18.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19.Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
20.Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran di bidang pendidikan.
21.Monitoring adalah pemantauan tentang hal yang ingin diketahui agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.
22.Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama dan kemandirian peserta didik secara optimal.
23.Manajemen Berbasis Sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama/partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. jdih.pontianakkota.go.id

BAB II

ARAH, MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pendidikan karakter diarahkan dalam rangka membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan karakter melalui pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal dalam menyelenggarakan pendidikan karakter. .

Pasal 4

Pendidikan karakter bertujuan:

a.membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi penerus bangsa dengan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
b.mengembangkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik melalui pendidikan formal dan nonformal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
c.memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat dan lingkungan keluarga.

Pasal 5

Pendidikan karakter berfungsi:

a.mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik dan berperilaku baik;
b.memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; dan
c.meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip dan nilai-nilai pendidikan karakter;
b.penyelenggaraan pendidikan karakter;
c.pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter;
d.pembiyaan; dan
e.sanksi administratif.

BAB III

PRINSIP DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan prinsip:

a.keteladanan;
b.berkelanjutan;
c.integral;
d.pengayoman dan kasih sayang;
e.motivasi; jdih.pontianakkota.go.id
f.partisipatif; dan
g.kebersamaan dan keterbukaan.

Pasal 8

(1)Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui penerapan nilai-nilai:
1. a.religius;
2. b.jujur;
3. c.toleransi;
4. d.disiplin;
5. e.kerja keras;
6. f.kreatif;
7. g.mandiri;
8. h.demokratis;
9. i.rasa ingin tahu;
10. j.semangat kebangsaan;
11. k.cinta tanah air;
12. l.menghargai prestasi;
13. m.bersahabat/komunikatif;
14. n.cinta damai;
15. o.gemar membaca;
16. p.peduli lingkungan;
17. q.peduli sosial; dan
18. r.tanggung jawab.
(2)Penerapan nilai-nilai pembentuk karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka membentuk sikap antikorupsi, kolusi, nepotisme.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 9

(1)Penyelenggara Pendidikan Karakter adalah pemerintah daerah melalui PD terkait dan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
(2)Dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter PD bertugas:
1. a.menyusun rencana aksi daerah pendidikan karakter;
2. b.mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Karakter; dan
3. c.melakukan monitoring, pengawasan, evaluasi dan/atau bimbingan terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan.
(3)Satuan Pendidikan bertugas:
1. a.menyusun program Pendidikan Karakter;
2. b.melaksanakan Pendidikan Karakter;
3. c.mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan Pendidikan Karakter.

Pasal 10

(1)Penyusunan program pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dikoordinasikan oleh satuan pendidikan kepada PD terkait.
(2)Program pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi satuan pendidikan. jdih.pontianakkota.go.id

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…