DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat definisi-definisi yang digunakan dalam Peraturan Daerah, seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, RPJPD, RPJMD, Visi, dan Misi. BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: Bab ini mengatur sistematika, tahapan (2025-2045), tujuan, dan kedudukan RPJPD sebagai pedoman penyusunan RPJMD. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI: Bab ini menetapkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP: Bab ini berisi ketentuan pencabutan Peraturan Daerah lama dan penetapan tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang- Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); SALINAN jdih.pontianak.go.id
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KΟΤΑ ΡΟΝΤΙΑΝAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen lainnya 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Penulisan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Daya Saing 2.4. Aspek Pelayanan Umum 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 3.1. Permasalahan 3.2. Isu Strategis BAB IV Visi dan Misi Daerah 4.1. Visi Kota Pontianak 4.2. Misi Kota Pontianak BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah 5.1. Arah Kebijakan 5.2. Sasaran Pokok BAB VI Penutup 6.1. Kaidah Pelaksanaan 6.2. Kerangka Pengendalian I | 6

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada pembangunan Daerah.
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. jdih.pontianak.go.id

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Geografi A. Kondisi Geografis Daerah

Pasal 2

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 tertuang dalam RPJPD.
(2)RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah:
3. c.Bab III Permasalahan dan Isu Strategis;
4. d.Bab IV Visi dan Misi Daerah;
5. e.Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
6. f.Bab VI Penutup.
(3)Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Tahapan RPJPD sebagai berikut:

(1)Tahapan Pertama Tahun 2025-2029;
(2)Tahapan Kedua Tahun 2030-2034;
(3)Tahapan Ketiga Tahun 2035-2039; dan
(4)Tahapan Keempat Tahun 2040-2045.

Pasal 4

RPJPD bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 5

(1)RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Wali Kota.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan RPJPN.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 3.1. Permasalahan Permasalahan pembangunan didapat melalui hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan“gap expectation” antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang sudah direncanakan sebelumnya serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pontianak.go.id

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9, Seri E Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 5 November 2024 Pj. WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI SURYANTO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 5 November 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd AMIRULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3/2024) jdih.pontianak.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2045 I. UMUM Dalam Upaya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025- 2045, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan tujuan Pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…