Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa mempunyai hak sebagai berikut:
a.menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pelanggan atau pihak lain;
b.menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
c.menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
d.melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil di bangunan pelanggan/pihak lain apabila diperlukan;
e.mengenakan sanksi denda terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan, atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.memperoleh air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.melakukan pemutusan sambungan air minum sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila pelanggan menunggak pembayaran tagihan air minum selama 2 (dua) bulan;
i.melakukan pemutusan sambungan air minum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila pelanggan melakukan pelanggaran teknis sambungan air minum;
j.membebankan pemakaian rata-rata atas pemakaian air minum apabila meter air pelanggan tidak dapat terbaca oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa akibat rumah terkunci, meter air buram, meter air tertimbun, dan hal lain yang menyulitkan petugas melakukan pembacaan meter air;
jdih.pontianak.go.id
k.membebankan biaya perbaikan dan penggantian pipa dinas dan/atau meter air yang rusak akibat tindakan pelanggan yang disengaja dan/atau kelalaian pelanggan;
l.melakukan perubahan apabila secara teknis administrasi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan perubahan terhadap:
1.jaringan pipa distribusi;
2.nomor pelanggan;
3.golongan pelanggan; dan
4.layanan jasa Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa lainnya.
m.melakukan perluasan cakupan sambungan air minum dari jaringan pipa yang terpasang;
n.mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pelanggan yang beritikad tidak baik; dan
o.melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengekta konsumen.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 Maret 2025 WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 24 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd AMIRULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3/2025) jdih.pontianak.go.id PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA I. UMUM Kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya air makin meningkat, sehingga harus terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya air yang mana dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara merata dan adil yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa selaku Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha penyediaan air minum harus terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Pontianak. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas.