DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Penambahan Penyertaan Modal; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda tentang penyertaan modal daerah bersangkutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianakkota.go.id
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/ 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
10.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/ 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685); jdih.pontianakkota.go.id
11.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 121);
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 168);
13.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
14.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 15);
15.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 179); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak. jdih.pontianakkota.go.id
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak yang selanjutnya disebut Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang bergerak dalam bidang perbankan.
6.Modal Daerah adalah investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak serta untuk memperkuat modal Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.
(2)Tujuan Penambahan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan kinerja Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang professional.
(3)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.penambahan penyertaan modal;
2. b.pengawasan; dan
3. c.ketentuan penutup.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Modal dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak sampai dengan 31 Desember 2019 pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini berupa uang dan barang sebesar Rp17.997.301.246,83 (Tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen), terdiri dari uang yang disetor sebesar Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus juta rupiah) dan barang berupa bangunan gedung senilai Rp2.797.301.246,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen), sebagaimana Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak.
(2)Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp32.002.698.753,17 (tiga puluh dua miliar dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah tujuh belas sen) yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. jdih.pontianakkota.go.id
(3)Sisa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor dalam 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
2. b.tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.500.0000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
3. c.tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.500.0000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
4. d.tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.500.0000.000,00 (tujuh miliar lima ratus rupiah);
5. e.tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7,002,698,753.17 (tujuh miliar dua juta rupiah enam ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh sen);

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 11 Februari 2020 WALIKOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 11 Februari 2020 PENJELASAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (4/2020) MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR jdih.pontianakkota.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK I. PENJELASAN UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a.pendapatan asli daerah meliputi:
1. 1.pajak daerah;
2. 2.retribusi daerah;
3. 3.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. 4.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 antara lain bersumber dari bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 16, Persyaratan dan tata cara perizinan bank ditetapkan oleh Bank. BPR Bank Pasar Kotamadya Pontianak selanjutnya berganti nama BPR Khatulistiwa Pontianak merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1963 tanggal 18 Desember 1963, dan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 58/TU-1964 tanggal 1 Agustus 1964. Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda tentang penyertaan modal daerah bersangkutan. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai tambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak dilaksanakan dalam Tahun 2020 untuk Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak dengan rincian sebagai berikut:

1.Tahun 1996 sebesar Rp2.425.209.719,00 (Dua miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) berupa modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kotamadya Pontianak;
2.Tahun 2005 sebesar Rp3.700.000.000,00 (Tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) berupa modal disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak;
3.Tahun 2006 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) berupa modal di setor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak.
4.Tahun 2015 sebesar Rp74.790.281,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sebagai Penambahan Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BPR Khatulistiwa Pontianak.
5.Tahun 2017 sebesar Rp6.497.301.246,83 (Enam miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah delapan puluh tiga sen), berupa dana sebesar Rp3.700.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dan bangunan fisik berupa gedung yang terletak di Pasar Flamboyan Pontianak, dengan nilai perolehan gedung senilai Rp2.797.301.246,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen), untuk gedung kantor PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, sebagai Penambahan Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
6.Tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak. Ayat (2) jdih.pontianakkota.go.id Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 180

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…