DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bentuk Tambahan Setoran Modal; Tambahan Setoran Modal; Sumber Dana; Pembagian Deviden; Pengawasan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah bersangkutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); jdih.pontianakkota.go.id
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D);
9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 98);
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 109); jdih.pontianakkota.go.id
11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 119);
12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 132);
13.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 139);
14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 13);
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 163);
16.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 169);
17.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT. jdih.pontianakkota.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
8.Penambahan Setoran Modal adalah tambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kota Pontianak kepada Bank Kalbar.
9.Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
10.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dilakukan Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Bank Kalbar adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Bank Kalbar adalah:

a.meningkatkan kepemilikan saham;
b.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
c.mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan produk lokal dan penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bentuk tambahan setoran modal;
b.tambahan setoran modal;
c.sumber dana;
d.pembagian deviden; dan
e.pengawasan. jdih.pontianakkota.go.id

BAB III

BENTUK TAMBAHAN SETORAN MODAL

Pasal 5

Tambahan Setoran Modal Pemerintah daerah pada Bank Kalbar berbentuk uang yang diperhitungkan sebagai saham daerah.

BAB IV

TAMBAHAN SETORAN MODAL

Pasal 6

(1)Setoran Modal Pemerintah daerah yang telah disetor pada Bank Kalbar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 71.539.000.000,- (Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
(2)Tambahan Setoran Modal Pemerintah daerah pada Bank Kalbar selama 4 (empat) Tahun anggaran adalah sebesar Rp.100.000.000.000,-,(seratus Milyar rupiah) dengan besaran sebagai berikut:
1. a.tahun anggaran 2020 sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2021 sebesar Rp.30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah);
3. c.tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah);
4. d.tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)
(3)Jumlah keseluruhan Setoran Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar adalah sebesar Rp. 171.539.000.000,- (seratus tujuh puluh satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
(4)Setoran Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap Tahun Anggaran berkenaan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 7

Pelaksanaan Tambahan Setoran Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(3)bersumber dari APBD Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mendapatkan deviden dari Setoran Modal pada Bank Kalbar dimana besarnya deviden yang diperoleh sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah dan diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Walikota dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
(2)Walikota menunjuk Sekretaris Daerah untuk melakukan pengawasan atas setoran modal pada Bank Kalbar. jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 4 Agustus 2020 WALIKOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 4 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (5/2020) jdih.pontianakkota.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT I. PENJELASAN UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri dari:

a.pendapatan asli daerah, meliputi:
1. 1.pajak daerah;
2. 2.retribusi daerah;
3. 3.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. 4.lain-lain pendapatan asli daerah.
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada angka 3 tersebut diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Bank Kalbar. Dalam rangka memberikan dukungan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk memenuhi target kebutuhan modal guna menjadi BPD Regional Champion, Pemerintah Kota Pontianak akan menambah setoran modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda tentang penyertaan modal daerah bersangkutan. Oleh karena itu, Tambahan Setoran Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019