DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur ketentuan Umum; pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL; Zakat; Infak, Sedekah dan DSKL; Pembiayaan; Pengu8mpulan , Pendistribusian dan Pendayagunaan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Larangan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kota Pontianak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9), Sebagai Undang- Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianakkota.go.id
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
8.Peraturan Badan Amal Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional/Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA. jdih.pontianakkota.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Pontianak.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pontianak.
7.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.
8.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
9.BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
10.BAZNAS Kota adalah BAZNAS Kota Pontianak.
11.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
12.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Pontianak untuk membantu mengumpulkan zakat.
13.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
14.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
15.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
17.Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah harta Nadzar, Harta Amanah atau titipan, Harta Pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kafarat, fidiyah, hibah dan sisa pembayaran harta waris.
18.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
19.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama. jdih.pontianakkota.go.id

BAB II

PENGELOLA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DSKL

Pasal 2

(1)BAZNAS Kota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat.
(2)Selain tugas pengelolaan zakat, BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menerima infak, sedekah dan DKSL.
(3)BAZNAS Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama atas usul Wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), BAZNAS Kota menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DKSL;
2. b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DKSL;
3. c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DKSL; dan
4. d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan DKSL.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kota wajib:
1. a.melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DKSL;
2. b.melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan intansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Infak, sedekah dan DKSL;
3. c.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta DSKL kepada Wali Kota dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat setiap 6 (enam) bulan; dan
4. d.melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ.

Pasal 4

BAZNAS Kota bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Wali Kota. Paragraf II Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 5

(1)BAZNAS Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua dan wakil ketua. jdih.pontianakkota.go.id
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungajawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DKSL.
(5)Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.

Pasal 6

Masa bakti anggota BAZNAS Kota selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Pelaksana BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kota Pontianak berdasarkan hasil musyawarah pimpinan BAZNAS.

Pasal 8

Tata cara, syarat pengangkatan/pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Susunan Organisasi BAZNAS Kota terdiri atas:

1.pimpinan BAZNAS;

a.ketua;
b.wakil ketua I bidang pengumpulan;
c.wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
d.wakil ketua III bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
e.wakil ketua IV bagian kesekretariatan, sumber daya manusia dan umum.
1. 2.Pelaksana, terdiri dari:
a.bidang pengumpulan;
b.bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
c.bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
d.bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum.
1. 3.satuan audit internal.

Pasal 10

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 a n g k a 1 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 A n g k a 1 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, perencanaan, keuangan, administrasi, pelaporan, sumber daya manusia dan umum.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGELOLA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DSKL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGELOLA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DSKL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002