DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 188

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban dan Larangan Masyarakat, Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Kawasan Strategis, Pendaftaran Usaha, Waktu Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Kerjasama dan Kemitraan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi, Standardisasi dan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Insentif, Penghargaan, Informasi Kepariwisataan, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Peran Serta Masyarakat, Pajak dan Retribusi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik Kota Pontianak di tingkat global serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perlu dukungan regulasi terhadap pengelolaan sumber daya dan potensi kepariwisataan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak. 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah daerah.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12.Industrti pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
13.Pelaku industri pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pelaku industri adalah perseorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang pariwisata.
14.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasi oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. 4
16.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
17.Waktu penyelenggaraan adalah hari dan jam pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c.menghapus kemiskinan;
d.mengatasi pengangguran;
e.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f.memajukan kebudayaan;
g.mengangkat citra bangsa;
h.memupuk rasa cinta tanah air;
i.memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
j.mempererat persahabatan antarbangsa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.wewenang dan kewajiban pemerintah daerah;
b.hak,kewajiban dan larangan masyarakat;
c.usaha pariwisata;
d.destinasi pariwisata;
e.pemasaran pariwisata;
f.kawasan strategis;
g.pendaftaran usaha;
h.waktu penyelenggaraan usaha pariwisata;
i.kerjasama dan kemitraan;
j.penelitian dan pengembangan;
k.pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, standardisasi dan tenaga kerja;
l.penanaman modal;
m.insentif dan disinsentif;
n.penghargaan;
o.informasi pariwisata;
p.badan promosi pariwisata daerah; 5
q.peran serta masyarakat;
r.pajak dan retribusi daerah;
s.pembinaan dan pengawasan; dan
t.pramuwisata.

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang maha esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
b.menetapkan destinasi pariwisata;
c.mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri, destinasi dan pemasaran pariwisata;
d.melaksanakan pencatatan dan pendataan usaha pariwisata;
e.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
f.menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkungan kota;
g.memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
h.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; 6
i.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
j.mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:

a.menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
b.mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah;
c.menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha;
d.melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan besar dalam bidang usaha pariwisata;
e.memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
f.mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
g.melakukan kajian, penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata secara berkesinambungan.

Pasal 8

(1)Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah.
(2)Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
(3)Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 9

(1)Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memperhatikan:
1. a.rencana induk kepariwisataan nasional;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang; dan
3. c.rencana tata ruang wilayah. 7
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1)Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks188PDFHirarki

Memuat teks peraturan…