PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2024
Memuat teks peraturan…
menetapkan PeraturanDaerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Pontianak Tahun Anggaran 2024 ; : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat IITapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2 00 3 tent a ng K euangan Neg ar a (Lembaran Negara Republik Indone s i a Tah un 2 00 3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nega r a Republik Indonesia Nomor 428 6 ); 4 . U ndang -U nd ang Nomor 1 Tahun 2 004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemb ar an Negara R e p ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negar a R epub l ik Indonesia Nomor 43 5 5 ) ; 5 . Undang -U ndang N o m or 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tang gu ng J a w ab Ke u angan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 00 4 Nomor 66 , T a mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 00 ) ; 6 . Undang -U ndang N o m or 23 T a hun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah ( Lemb a ran Negara Repub l ik Indonesia Tah u n 2 0 1 4 Nomor 244 , Tambahan Lemb a ran Negara Re p ublik Indonesia Nomor 5 58 7 ) sebag a imana telah diubah beberapa ka l i ter ak hir dengan Undan g- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 202 2 ten tan g Cipta Kerja menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Re p ublik Indonesia T ah un 2 02 3 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 68 5 6 ) ; 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
59.111.204.944,82 541.080.612. 977,67 (539. 760.300.378,06) 0,00 124.482.789,00 49.865.522.599,82 66.617.194,00 3.742.000,00 166.162.784.1 10,96 (238. 758.522,00)
Rp.Rp.Rp.Rp.Rp. 5.258.888.24 7,61 1.002.250.976,00 4.358. 979.316,00 0,00 60.556.000.333,43 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruff dengan Tahun yang berakhir sampaidengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut: a. ekuitas awal b. surplus/defisit laporan operasional c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar d. elruitas akhir
Rp. 9.948.486.749.844,57 Rp. 165.924.025.588,96 Rp. 18.152.153.037,86 Rp. 10.132.562.928.471,40 Ca tatan Atas Lapor a n K e u a nga n s e bag ai ma n a dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf g Ta hu n A n ggara n 2024 me muat infor ma s i b a i k s e ca r a kuan ti ta t i f dan kualita ti f atas pos-pos laporan keuangan. Pasal 1 0 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:a. Lampiran ILampiran I. lLampiran I.2Lampiran 1.3Lampiran I.4 b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV e. Lampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII h. Lampiran VIII i. Lampiran IX j. Lampiran X k. Lampiran XI I. Lampiran XII m. Lampiran XIII n. Lampiran XIV o. Lampiran XV p. Lampiran XVI q. Lampiran XVII r. Lampiran XVIII : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan PemerintahanDaerah dan Organisasi; : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasimenurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Be lanja dan Pembia y aan ; : Rin c ian A n g g ar an Pendapa t an dan Belanja Daerah menurut U r us an Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, K e g iata n, S ub K e g iatan , Ke l o m p o k dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembia y aan ; : Rekapit u la s i Real i sasi Anggaran B ela n ja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, K e g iatan dan S ub K egiatan ; : Lap o ran P eru b ahan S ald o Anggaran Lebih ; : Lap o ran O pera s i o nal; : Lap o ran P eru b ahan Ek uita s; : N eraca; : Laporan A rus K as; : C a t a t an A ta s Laporan K euan g an; : D a ft ar R ekapitulasi Piutan g Daerah ; : D a ft ar R ekapi tu lasi Pen y isi h an Piutan g T idak Tertagih ; : D a ft ar Re k ap itul asi Dana Ber gu lir dan Pen y isihan Dana Ber gu lir ; : D af tar Pen y ertaan M odal ( In v esta s i ) Daer ah; : D a ft a r R e kap itul as i R ea l isasi Pen amb ahan dan Pen gu ran g an Aset Teta p Daer ah ; : D af tar R ekapitula s i Aset Tetap ; : D a ft ar Re ka pit u la s i K on s truksi Dalam Peker j aan ; : Daftar R ekapitulasi A s et Lainnya; : D af tar Dana C adangan Daerah ; : D af t ar K e w aji b an J angka Pendek; : Daf t ar K e w aji b an Jangka Panjang; -------------------------------------------------------------·. s.t. Lampiran XIXLampiranXXLampiran XX.1Lampiran XX.2 : Daftar Sub kegiatan yang belum dise!esaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri dari;Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; danIkhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pasal 1 1 Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belan j a Daerah Ko ta Pontianak Tahun An ggaran 2024 y ang telah diaudit ole h B a d an Pemeriksa Keuangan Pe rw akilan Pro vi nsi Kalimantan Barat terdiri dari : a . l aporan h as il pe m er i ksaan atas La p oran Ke u ang a n Pemerintah D aerah terhada p La p oran Keuan g an P em er in t ah Kot a Pontianak; b . J a p ora n ha si l p em eriksaan atas S iste m Pengendalian Intern Pemerintah da n K epatuhan terha d a p per aturan per u ndang - undan g an.
3 W a l i K o t a men et ap k an P e raturan Wal i K ota tenta n g p en j a b aran pertan ggu n gj awaban pel ak sanaan An ggar an P e n d a p a tan d a n B e l a nj a Da e rah s e ba g ai rin ci an leb ih l an ju t d ari pertang gu n gj a w aban pelaksanaan A nggaran P enda p atan dan Belan j a Daerah. Pasal 14 Peratura n D aerah ini mul ai berla k u pada tan gg al diun d an g kan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianakpada tanggal 20 Agustus 2025WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDIRUSDIKAMTONO Diundangkan di Pontianakpada tanggal 20 Agustus 2025SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,ttdAMIRULLAHLEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 6 ABDI,SH, MH a Tk I/ (IVb) 2 1 1 202212 1 002 ' inan Sesuai dengan Aslinya ·R' A BAGIAN HUKUM ·' / ' - \ • •
Membuka PDF…