DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Prinsip Operasional Perusahaan; Penganggaran; Bentuk Penyertaan Modal; Jumlah Dana Penyertaan Modal;Tata Cara Pencairan; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
c.bahwa penyertaan modal diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak dalam upaya pencapaian target pelayanan air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Program Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pontianak Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1976 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
14.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 11);
15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 126);
16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 146);
17.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Pontianak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Peraturan Walikota adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota yang mengatur tentang ketentuan teknis dari Peraturan Daerah ini.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Khatulistiwa adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.
8.Project Implementation Unit yang selanjutnya disingkat PIU adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan bertugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan program hibah air minum.
9.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kota Pontianak kepada PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.
10.Program Hibah Air Minum adalah penyaluran hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari Program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru melalui penerapan yang berbasis hasil (output based) atau berdasarkan kinerja yang terukur.
11.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan kriteria minimal mempunyai daya listrik terpasang pada rumah tangga kurang atau sama dengan 900 Volt Ampere sampai dengan 1.300 Volt Ampere.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah:

a.untuk merealisasikan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah melalui program hibah air minum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.meningkatkan Sambungan Rumah dengan prioritas kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sulit untuk mendapatkan akses air minum; dan
c.meningkatkan kinerja PDAM Tirta Khatulistiwa dalam cakupan pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

BAB II

PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pasal 3

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAM Tirta Khatulistiwa harus menjalankan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi adanya transparansi, keadilan, efektif dan efisien, responsibilitas dan akuntabilitas.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PDAM Tirta Khatulistiwa dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum khususnya bagi MBR berupa dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

JUMLAH DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Khatulistiwa diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah).

Pasal 7

Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah diberikan kepada PDAM Tirta Khatulistiwa terdiri dari Penyertaan Modal dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8

(1)Penyertaan modal dilakukan dengan cara pencairan dari kas umum daerah ke kas PDAM Tirta Khatulistiwa.
(2)jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal realisasi hibah pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah lebih rendah dari jumlah penyertaan modal maka selisihnya dapat dipergunakan PDAM Tirta Khatulistiwa untuk kegiatan peningkatan akses air minum khususnya bagi MBR.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pencairan dan kegiatan peningkatan akses air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan program hibah air minum dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PIU, yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk pelaksanaan program hibah air minum.
(3)Kegiatan program hibah yang berkaitan dengan penentuan atau kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, pengawasan, evaluasi dan monitoring, mekanisme dan biaya sambungan langganan serta ketentuan-ketentuan lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.
(4)PIU diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Walikota mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan teknis pemasangan jaringan sambungan perpipaan setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh Provincial Project Management Unit yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 30 April 2018 Pjs. WALIKOTA PONTIANAK, ttd MAHMUDAH Diundangkan di Pontianak pada tanggal 30 April 2018 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (7/2018) Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ZETMAWATI, SH, MH Pembina Tk. I NIP. 19620811 198607 2 002 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd URAY INDRA MULYA LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 7 MOCHAMAD AKIP LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA I. PENJELASAN UMUM Sebagaimana diamanatkan dalam: (a) Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); (b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih pada masyarakat di wilayah Kota Pontianak dan sebagai upaya agar PDAM dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah maka, Pemerintah Kota Pontianak perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa dimaksud. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai tambahan modal kepada PDAM Tirta Khatulistiwa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005