DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Asas Dan Tujuan; Hak Dan Kewajiban; Fasilitasi Dan Penyelenggaraan Pelayanan Kibbla; Sumber Daya Kibbla; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat Dan Sektor Swasta; Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan; Tim Audit; Koordinasi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi peningkatan kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana, baik jumlah maupun mutu kesehatan;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita di Kota Pontianak diperlukan pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang- Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 195(3) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianak.go.id 3. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BALITA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Wali kota adalah Wali kota Pontianak.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, Keluarga Berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Balita, remaja, dan kesejahteraan Lanjut Usia.
7.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, Keluarga Berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Anak Balita. jdih.pontianak.go.id
8.Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak balita.
9.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12.Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
13.Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan seksia sesaria, histerektomi, reparasi ruptura uteri, cedera kandung/saluran kemih, perawatan intensif ibu dan neonatal, dan tranfusi darah.
14.Audit Maternal Perinatal adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan dan kematian serupa di masa yang akan datang.
15.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
16.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.
17.Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu jenis penyakit sehingga bila suatu saat terinfeksi dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
18.Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
19.Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pertama kali yang berwarna kekuningan dan kental dan banyak mengandung antibodi penghambat pertumbuhan virus dan bakteri, protein, vitamin A dan mineral.
20.Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
21.Bayi Baru Lahir adalah anak umur 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari. jdih.pontianak.go.id
22.Bayi adalah anak mulai umur 0 (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
23.Anak Balita adalah Anak Bawah Lima Tahun umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
24.Sektor swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

KIBBLA diselenggarakan dengan berasaskan:

a.Perikemanusiaan;
b.Keseimbangan;
c.Manfaat;
d.Perlindungan;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.gender; dan
h.norma agama;

Pasal 3

Penyelenggaraan KIBBLA bertujuan:

a.meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KIBBLA sehingga tercapai percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
b.meningkatkan derajat kesehatan KIBBLA;
c.menyediakan sumber daya kesehatan yang komperhensif, efektif dan efisien yang dapat mengakomodir kebutuhan terhadap Pelayanan KIBBLA; d. e. meningkatnya kesadaran perilaku hidup sehat bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita pada seluruh masyarakat; dan membentuk sinergi dan kerja sama antar seluruh pemangku kepentingan, organisasi profesi, akademisi, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan KIBBLA.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap Ibu berhak:

a.mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan selama kehamilan, bermutu dan terjangkau; b mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar;
c.mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas sesuai standar;
d.mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu; jdih.pontianak.go.id
e.mendapatkan buku KIA beserta stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
f.mendapatkan rujukan kasus ke fasilitas kesehatan yang kompeten untuk ibu dengan resiko tinggi; g. h. mendapatkan informasi tentang data kesehatan atas tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan diterimanya dari tenaga kesehatan; dan mendapatkan pembiayaan persalinan dari pemerintah daerah bagi ibu hamil yang tidak mampu.

Pasal 5

Setiap Bayi Baru Lahir dan Bayi berhak:

a.mendapatkan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; b mendapatkan pencegahan terhadap peningkatan dan/atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
c.mendapatkan IMD sesuai kondisi ibu dan bayi; d mendapatkan air susu Kolostrum;
e.mendapatkan ASI Ekslusif selama 6 bulan sesuai kondisi ibu dan bayi; dan
f.mendapatkan Imunisasi Hepatitis B, injeksi vitamin K dan salep mata.

Pasal 6

Setiap Anak Balita berhak:

a.mendapatkan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
b.mendapatkan Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
c.memperoleh lingkungan yang bersih dari bahan/zat yang merugikan kesehatan dan keselamatan; dan
d.mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Pasal 7

Setiap Ibu wajib:

a.mempelajari, menggunakan dan menjaga buku KIA;
b.melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
c.melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
d.melaksanakan IMD;
e.memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
f.membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan Imunisasi dasar lengkap; dan
g.memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib:

a.menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat, dan obat dalam penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA secara aman, bermutu, dan terjangkau. jdih.pontianak.go.id
b.menyusun rencana dan anggaran pelayanan KIBBLA;
c.meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat akan kesehatan ibu dan anak;
d.menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
e.melakukan pengawasan dan pembinaan serta menetapkan kebijakan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
f.melakukan Audit Maternal Perinatal di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan/atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
g.menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
h.melakukan koordinasi lintas sektor dan koordinasi eksternal dengan pihak luar terkait atas penyelenggaraan KIBBLA; dan
i.memberikan bantuan biaya pelayanan KIBBLA untuk masyarakat tidak mampu.

Pasal 9

(1)Penyedia layanan Kesehatan wajib:
1. a.mengutamakan nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
2. b.memberi pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
3. c.memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah;
4. d.menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
5. e.menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki surat izin praktek dan surat izin kerja; dan
(2)
1. f.meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA. Penyedia layanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
2. a.teguran lisan;
3. b.teguran tertulis;
4. c.penutupan sementara;
5. d.pencabutan izin; dan
6. e.penutupan kegiatan.

BAB IV

FASILITASI DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KIBBLA

Pasal 10

(1)Setiap perempuan usia subur yang akan menikah mendapatkan pemeriksaan, komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.
(2)Setiap perempuan usia subur yang sudah menikah memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. jdih.pontianak.go.id
(3)Setiap perempuan yang melakukan persalinan berhak ditolong oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai kewenangannya di fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(4)Setiap perempuan yang mengalami komplikasi kebidanan berhak atas Pelayanan Kesehatan dan rujukan sesuai standar.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…