DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Mengatur ketentuan umum terkait definisi dan pengertian perlindungan anak di Kota Pontianak. Bab II: Menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak serta perlindungan yang diberikan untuk memastikan hak-hak dasar mereka. Bab III: Mengatur penyelenggaraan perlindungan anak yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Bab IV: Menyediakan ketentuan terkait pembentukan Komisi Perlindungan Anak sebagai lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Bab VA: Menyediakan ketentuan tentang jam malam anak dan pengecualian dalam pelaksanaannya. Bab VI: Mengatur sanksi dan mekanisme kerja lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tetang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianak.go.id
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
6.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 127);
8.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK. jdih.pontianak.go.id Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 127), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 3

(1)Setiap anak berkewajiban:
1. a.menghormati Orang Tua, Wali dan guru;
2. b.mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
3. c.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. d.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
5. e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; dan
6. f.mematuhi jam malam anak.
(2)Pengecualian kewajiban mematuhi jam malam anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f, apabila:
1. a.anak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dan/atau Lembaga resmi;
2. b.anak mengikuti kegiata sosial/keagamaan oleh organisasi masyarakat/keagamaan di lingkungan tempat tinggal;
3. c.anak bersama dengan orang tua/wali;
4. d.kondisi keadaan bencana, diberikan karena adanya keadaan bencana yang mengharuskan anak-anak atau keluarga mereka berada di luar rumah pada waktu tersebut; jdih.pontianak.go.id
5. e.kondisi keadaan darurat dan/atau penjelasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
6. f.menunjukkan dokumen atau surat mengikuti kegiatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
  1. 3.Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VA, dan disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA JAM MALAM

Pasal 11A

(1)Wali Kota menetapkan ketentuan jam malam Anak.
(2)Jam malam anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap hari dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 wib.
(3)Ketentuan mengenai jam malam Anak sebagaimana dimakud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak yang bersifat independen.
(2)Komisi Perlindungan Anak berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
(3)Jumlah Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak di Daerah jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
(4)Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh perempuan;
4. d.akademisi;
5. e.organisasi sosial kemasyarakatan;
6. f.organisasi profesi;
7. g.Lembaga Swadaya Masyarakat;
8. h.dunia usaha; dan
9. i.media massa yang peduli terhadap perlindungan hak dasar anak.
(5)dihapus.
(6)Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah diseleksi oleh Panitia Seleksi daerah, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
(7)Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapat persetujuan DPRD.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. jdih.pontianak.go.id

5.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Komisi Perlindungan Anak mempunyai tugas:

a.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
b.memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
c.mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
d.menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
e.melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
f.melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
g.memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Udang Pasal II tentang Perlindungan Anak. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 16 September 2025 WALI KOTA PONTIANAK, ttd EDI RUSDI KAMTONO Diundangkan di Pontianak pada tanggal 16 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd AMIRULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (8/2025) jdih.pontianak.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH+ KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pertimbangannya menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bila melihat kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa dan berumur di bawah 18 tahun sehingga memiliki kerentanan secara fisik dan psikis sehingga membutuhkan pengawasan dan perlindungan dari manusia dewasa. Kerentanan yang dimiliki anak menyebabkan anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak. Seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam suatu Negara antara lain dengan memberikan hak anak secara khusus dan perlindungan yang terkait dan tercakup dalam pemenuhan serta penghargaan hak asasi manusia terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta Masyarakat secara luas sehingga upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal. Penyelenggaraan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran demi terwujudnya anak Kota Pontianak yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. jdih.pontianak.go.id Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip non diskriminasi, untuk kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh-kembang anak dan penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Pontianak, maka perlu merevisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak, dunia usaha dan Masyarakat serta orangtua/Keluarga dalam melaksanakan kegiatan berkaitan perlindungan dan pemenuhan hak anak. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Hurub b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Bencana dapat berupa peristiwa atau rangkaian peristiwa yang berdampak luas, melebihi kemapuan masyarakat untuk mengatasinya secara mandiri. Huruf e Situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik. Huruf f Cukup jelas

Pasal 11A

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 235

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…