DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Prinsip dan Konsep Smart City; Kelembagaan dan Tata Cara Penyelenggaraan; Pontianak Smart City; Dimensi dan Arah Prioritas Smart City; Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Perangkat Lunas; Command Center; Keamanan Data dan Informasi; Kemitraan dan Peran Serta Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Pontianak Smart City; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pontianak Smart City; Pembiayaan Penyelenggaraan Pontianak Smart City; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pontianak Smart City yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Pontianak membutuhkan acuan regulasi;
c.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bahwa pengembangan kota cerdas merupakan salah satu Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan dalam upaya membangun Infrastruktur dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi perkotaan yang handal dalam berbagai layanan perkotaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pontianak Smart City; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang- Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianakkota.go.id
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor I1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten dan Kota;
12.Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9); jdih.pontianakkota.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8.Pontianak Smart City adalah Kota Pontianak yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9.Masterplan adalah dokumen perencanaan induk yang berisikan garis besar pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
10.Smart City adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
11.Masterplan Pontianak Smart City adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kota Pontianak yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Pontianak Smart City. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PONTIANAK SMART CITY. jdih.pontianakkota.go.id
12.Smart Governance adalah konsep atau langkah lanjutan dari e-Government dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik dengan mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
13.Smart Branding adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar dalam upaya peningkatan pencitraan dan daya saing daerah secara lebih efektif dan efisien dengan mendorong aktivitas pariwisata, perekonomian, peningkatan wajah kota, pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14.Smart Economy adalah tata kelola perekonomian yang cerdas dalam rangka mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan dinamika teknologi, serta meningkatkan financial literacy masyarakat.
15.Smart Living adalah konsep tata kelola lingkungan tempat tinggal yang cerdas guna mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan efisien dengan kelayakan taraf hidup yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
16.Smart Society adalah tata kelola ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual guna terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dengan digital literacy yang tinggi, pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran serta sistem keamanan.
17.Smart Environment adalah tata kelola lingkungan yang cerdas dengan penekanan penting terhadap pengelolaan lingkungan yang lestari dalam pelaksanaan pembangunan kota ditunjang dengan penerapan teknologi guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.
18.Digital Transformation adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.
19.Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
20.Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
21.Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
22.Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya jika dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. jdih.pontianakkota.go.id

BAB II

PRINSIP DAN KONSEP SMART CITY

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pontianak Smart City adalah:

a.inklusif;
b.proaktif;
c.beradaptasi;
d.berkelanjutan;
e.human-centric;
f.memelihara;
g.inovasi;
h.interoperabilitas;
i.transparan; dan
j.aman.

Pasal 3

(1)Konsep Smart City dituangkan dalam Masterplan Pontianak Smart City.
(2)Konsep Smart City meliputi:
1. a.pengelolaan kota yang fokus kepada kinerja ekonomi, kualitas penduduk, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan;
2. b.pengelolaan kota yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, komunikasi, air, listrik dan pengelolaan gedung), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur sosial budaya dan infrastruktur penunjang dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota;
3. c.tata kelola/manajemen perkotaan sehingga membuat kota menjadi lebih efisien, aman, nyaman dan layak huni; dan
4. d.pengelolaan kota dengan dukungan Digital Transformation berupa penggunaan Internet of Things, Big Data, Machine to Machine Learning dan Artificial Intelligence.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PONTIANAK SMART CITY

Pasal 4

Kelembagaan Penyelenggaraan Pontianak Smart City terdiri dari:

a.dewan Pontianak Smart City; dan
b.tim teknis Pontianak Smart City. jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 5

(1)Dewan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pontianak Smart City, yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan unsur pendukung lainnya, dengan unsur sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.akademisi;
3. c.masyarakat; dan
4. d.dunia usaha.
(2)Dewan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.unsur pendukung lainnya.
(3)Tugas utama Dewan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.menyusun, membahas, menyempurnakan rencana strategis penyelenggaraan Pontianak Smart City;
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian penyelenggaraan Pontianak Smart City; dan
3. c.memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pontianak Smart City.
(4)Dewan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Tim Teknis Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf b merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan program Smart City.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan uraian tugas Tim Teknis Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pontianak Smart City harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:
1. a.pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;
2. b.pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
3. c.memudahkan pengawasan dan evaluasi.
(2)Dalam rangka Penyelenggaraan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Masterplan Pontianak Smart City.
(3)Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PD yang membidangi urusan perencanaan dan PD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika. jdih.pontianakkota.go.id

Pasal 8

(1)Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan Smart City yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program PD untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
(2)Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berfungsi sebagai:
1. a.pedoman bagi seluruh PD dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan Pontianak Smart City; dan
2. b.pedoman bagi seluruh PD dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Pontianak Smart City.
(3)Sistematika Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit meliputi:
1. b.latar belakang;
2. c.visi Pontianak smart city;
3. d.strategi pembangunan Pontianak smart city; dan
4. e.peta jalan pengembangan Pontianak smart city.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Masterplan Pontianak Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

DIMENSI DAN ARAH PRIORITAS SMART CITY

Pasal 9

Dimensi penyelenggaran Smart City meliputi:

a.smart governance;
b.smart branding;
c.smart economy;
d.smart living;
e.smart society; dan
f.smart environment.

Pasal 10

(1)Smart Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diwujudkan melalui tata kelola dan tata pamong Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
(2)Smart Branding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diwujudkan melalui peningkatan pencitraan daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal. jdih.pontianakkota.go.id
(3)Smart Economy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diwujudkan melalui ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyrakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaftif terhadap perubahan serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program peningkatan ekosistem industri, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekosistem transaksi keuangan.
(4)Smart Living sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diwujudkan melalui pembangunan tempat tingal yang layak huni, aman, nyaman ditunjang sarana dan prasarana yang ideal.
(5)Smart Society sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diwujudkan melalui ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran dan sistem keamanan.
(6)Smart Environment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diwujudkan melalui tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…