DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; TUJUAN; PERENCANAAN; PEMBANGUNAN; PENGELOLAAN; PENINGKATAN KUALITAS; PENGENDALIAN; HAK DAN KEWAJIBAN; PENDANAAN RUMAH SUSUN MILIK PEMERINTAH DAERAH; PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN; PERAN MASYARAKAT; BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PELAKU PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN UMUM DAN RUMAH SUSUN KHUSUS SERTA BANTUAN DAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk khususnya di wilayah perkotaan, keterbatasan tanah dan keterbatasan kemampuan ekonomi penduduk, maka perlu dilakukan pembangunan rumah susun;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang- Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianak.go.id
3.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); jdih.pontianak.go.id
8.Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
12.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); jdih.pontianak.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota. Pontianak.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
8.Penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
9.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara Fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
10.Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
11.Tanah Bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.
12.Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN. jdih.pontianak.go.id
13.Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
14.Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
15.Rumah Susun Khusus adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
16.Rumah Susun Negara adalah Rumah Susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
17.Rumah Susun Komersial adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
18.Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disingkat rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satu satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
19.Sertifikat Hak Milik Sarusun yang selanjutnya disebut SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
20.Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun yang selanjutnya disebut SKBG Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.
21.Nilai Perbandingan Proporsional yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.
22.Pertelaan adalah pernyataan dalam bentuk gambar dan uraian yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan Rumah Susun yang disahkan oleh pemerintah daerah yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama beserta uraian NPP.
23.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.
24.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
25.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
26.Pelaku pembangunan rumah susun yang selanjutnya disebut Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
27.Pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun.
28.Penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik sebagai Pemilik maupun bukan Pemilik.
29.Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun yang selanjutnya disingkat PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun. jdih.pontianak.go.id

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk:

a.menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
b.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di Daerah dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c.mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
d.mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif;
e.memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;
f.memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun;
g.menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
h.memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun di Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi:
1. a.penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun;
2. b.penetapan zonasi pembangunan rumah susun; dan
3. c.penetapan lokasi pembangunan rumah susun.
(2)Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya pembangunan yang meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial.
(3)Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 4

(1)Perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan:
1. a.kepadatan bangunan;
2. b.jumlah dan kepadatan penduduk;
3. c.rencana tata ruang;
4. d.layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
5. e.layanan moda transportasi;
6. f.alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun; jdih.pontianak.go.id
7. g.layanan informasi dan komunikasi;
8. h.konsep hunian berimbang; dan
9. i.analisis potensi kebutuhan rumah susun.
(2)Dalam rangka perencanaan pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kebutuhan perumahan bagi MBR.

BAB IV

PEMBANGUNAN

Pasal 5

(1)Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga nirlaba dan badan usaha.

Pasal 6

(1)Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh setiap orang.
(2)Pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.
(3)Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial dan pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah yang sama.
(4)Kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum.
(5)Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal Pelaku Pembangunan tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
3. c.penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan
4. d.pencabutan izin usaha.
(7)Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebagai berikut:
1. a.peringatan tertulis sebagimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu tiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja;
2. b.Pelaku Pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis sebaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan Pembangunan dan/atau kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari;
3. c.Pelaku Pembangunan yang mengabaikan pembatasan kegiatan Pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan Pembangunan sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; jdih.pontianak.go.id
4. d.Pelaku Pembangunan yang mengabaikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenai pencabutan izin usaha.

Pasal 7

Rumah susun dapat dibangun di atas tanah:

a.hak milik;
b.hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan
c.hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.

Pasal 8

(1)Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui:
1. a.pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
2. b.konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
3. c.peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah;
4. d.pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah;
5. e.pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
6. f.pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(3)Dalam hal pembangunan rumah susun dilakukan di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjual sarusun yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Pembangunan rumah susun dilakukan melalui perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan teknis.
(2)Perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Persyaratan pembangunan rumah susun meliputi:
1. a.persyaratan administratif;
2. b.persyaratan teknis; dan
3. c.persyaratan lingkungan.
(2)Standar pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pontianak.go.id

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…