DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah Ketentuan Pasal 3 diubah Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah Ketentuan Pasal 6 diubah Ketentuan Pasal 7 diubah Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 8 diubah Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 9 diubah Ketentuan Pasal 10 diubah Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah Ketentuan Pasal 14 diubah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 1. Pasal 18 ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 24. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175); 25. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALI KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2024TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat
(2)Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah.
(2)APBD tahun anggaran 2025 berjumlah Rp2.219.793.351.551,00 (dua triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tigajuta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas:a. pendapatan daerah b. belanja daerahdefisit/ Surplus c. pembiayaan daerah1. penerimaan2. pengeluaran3. pembiayaan netto 4. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp2.159.199.550.764,00 (dua triliun seratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh empatrupiah) yang bersumber dari:a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rp 2.159.199.550. 764,00 Rp 2.204.293.351.551,00 Rp -45.093.800.787,00 Rp 60.593.800.787,00 Rp 15.500.000.000,00 Rp 45.093.800.787,00 Rp 0,00 3. Ketentuan ayat
(1), ayat
(2), ayat
(3), ayat
(4)dan ayat
(5)Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp758.983.313.638,00 (tujuh ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)terdiri atas:a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp532.954.567.281,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh em pat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
(3)Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar RplSl.136.899.331,00 (seratus lima puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
(4)Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp34.809.724.304,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilanjuta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah).
(5)Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp40.082.122. 722,00 (em pat puluh miliar delapan puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). 4. Ketentuan ayat
(1), ayat
(2)dan ayat
(3)Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

huruf b direncanakan sebesar Rpl.400.166.237.126,00 {satu triliun empat ratus miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah) terdiri atas:a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. pendapatan transfer antar daerah.

(2)Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rpl.200.897.782.178,00 (satu triliun dua ratus miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
(3)Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp199.268.454.948,00 {seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empatpuluh delapan rupiah). 5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) terdiri atas:a. pendapatan hibah; dan b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran pendapatan hibah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf b direncanakan sebesar Rp2.204.293.351.551,00 (dua triliun dua ratus em pat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. 7. Ketentuan ayat
(1), ayat
(2), ayat
(3), ayat
(4), ayat
(5)dan ayat
(6)Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:Pasal 8
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rpl.590.261.924.946,95 (satu triliun lima ratus sembilan puluh miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluhenam koma sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja subsidi; d. belanja hibah; dan e. belanja bantuan sosial.
(2)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp815.901.497.852,56 (delapan ratus lima belas miliar sembilan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua koma lima puluh enamrupiah).
(3)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp710.322.280.035,39 (tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh duajuta dua ratus delapan puluh ribu tiga puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah).
(4)Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp698.887.059,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).
(5)Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp54.022.360.000,00 (lima puluh empat miliar dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
(6)Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp9.316.900.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah). 8. Ketentuan ayat
(1), ayat
(2), ayat
(3), ayat
(4), ayat
(5), ayat
(6)dan ayat
(7)Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp606.447.481.124,05 (enam ratus enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh empat koma nol lima rupiah) terdiriatas:a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. belanja modal aset tetap lainnya; dan f. belanja modal aset lainnya.
(2)Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp21.750.000.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp76.366.383.234,16 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat koma enambelas rupiah).
(4)Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rpl06.069.416.575,99 (seratus enam miliar enam puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan rupiah).
(5)Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf �� nmcanakau se 4 sar Rp392.818.516.813,90 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus en~r 68)as 6Get~pa rltus tiga belas koma sembilan puluh rupiah).
(6)Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp7.261.039.500,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
(7)Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp2.182.125.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh duajuta seratus dua puluh lima ribu rupiah). 9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.529.295.480,00 (tujuh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).10. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal l0A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10A Anggaran Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp54.650.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yakni Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp54.650.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).11. Ketentuan ayat
(2)dan ayat
(3)Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf c yang terdiri atas: a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan.
(2)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp60.593.800.787,00 (enam puluh miliar lima ratus sembilan puluh tigajuta delapan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp60.543.800.787,00 (enam puluh miliar lima ratus em pat puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).
(3)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rpl5.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratusjuta rupiah) yakni penyertaan modal daerah sebesar Rpl5.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus iuta rupiah). 12. Ketentuan ayat
(1)dan ayat
(2)Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp-45.093.800.787,00 (minus empat puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(2)Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp45.093.800.787,00 (empat puluh lima miliar sembilan puluh tigajuta delapan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah). 13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: . a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; d. Lampiran IV Rekap Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi; dan j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. ABDI S.H. M.H. tapkan di Pontianak vggal 22 September 2025yTA PONTIANAK, 1 embina Tk.I 19770211 200212 1 002 Salinan sesuai dengan aslinya = PALA BAGIAN HUKUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 9 ntianak ember 2025 KOTA PONTIANAK, Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 JUMLAH (Rp) KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAEAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 818.789.662.616,00 758.983.313.638,00 -59.806.348.978,00 41.01 Pajak Daerah 583.929.435.000,00 532.954.567.281,00 -50.974.867.719.00 4.1.02 etrbusi Daerah 166.065.073.013,00 151.136.899.331,00 -14.928.173.682.00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 35.960.350.000,00 34.809.724.304,00 -1.150.625.696.00 41.04 Lain-lain PAD yang Sah 32.834.804.603,00 40.082.122.722,00 7.247.318.119.00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.354.432.848.951,00 1.400.166.237.126,00 45.733.388.175,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.209.467.255.000,00 1.200.897.782.178,00 -8.569.472.822,00 4.2.02 Pendapatan Transfer An tar Daer ah 144.965.593.951,00 199.268.454.948,00 54.302.860.997,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4.3.01 Pencapatan Hibah 0,00 0.,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Perundang-Undangan Jumlah Pendapatan 2.173.222.511.567,00 2.159.199.550.764,00 -14.022.960.803,00 5 BELANJA DAEAH 5.1 BELANJA OPERAS 1.618.920.983.175,46 1.590.261.924.946,95 -28.659.058.228,51 5.1.01 Belanja Pegawai 861.331.054.090.31 815.901.497.852,56 -45.429.556.237,75 5.1.02 Belarja Barang dan Jasa 690.413.545.855,15 710.322.280.035,39 19.908.734.180.24 5.1.04 Belanja Subsidi 519.707.600.00 698.887.059,00 179.179.459.00 5.1.05 Belarja Hibah 52.347.240.000,00 54.022.360.000,00 1.675.120.000.00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 14.309.435.630,00 9.316.900.000,00 -4.992 535.630.,00 5.2 BELANJA MODAL 565.833.132.822,54 606.447.481.124,05 40.614.348.301,51 5.2.01 Belanja Modal Tanah 34.370.000.000,00 21.750.000.000,00 -12.620.000.000.00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.917 539.243,04 76.366.383.234,16 15.448.843.991.12 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 128.780.727.016.50 106.069.416.575,99 -22.711.310.440,51 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 336.277.893.608,00 392.818.516.813,90 56.540.623.205,90 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.433.461.890,00 7.261.039.500,00 2.827.577.610,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.053.511.065,00 2.182.125.000.,00 1.128.613.935,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.518.395.569,00 7.529.295.480,00 4.010.899.911,00 Belanja Tiak Terduga 3.518.395.569,00 7 529.295.480,00 4 010.899.911,00 5.3.01 5.4 BELANJA TRANSFER 0,00 54.650.000,00 54.650.000,00 Belanja Bantuan Keuangan 0.00 54.650.000,00 54.650.000,00 5.4.02 Jumlah Belanja 2.188.272.511.567,00 2.204.293.351.551,00 16.020.839.984,00 Total Surplus/(Defisit) -15.050.000.000.00 -45.093.800.787,00 -30.043.800.787,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH JUML AH (RRp) KODE URAIAN BERKURANG/BERT AMB AH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 23.550.000.000,00 60.593.800.787,00 37.043.800.787,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 23.500.000.000,00 60.543.800.787,00 37.043.800.787.00 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIA YAAN 8.500.000.000,00 15.500.000.000,00 7 .000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 8.500.000. 000,00 15.500.000.000,00 7.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 8.500.000.000,00 15.500.000.000,00 7.000.000.000,00 Pemblayaan Netto 15.050.000.000,00 45.093.800.787,00 30.043.800.787,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 -..._+, ·-. '\ ' TA PONTIANAK

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…