DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 96 Tahun 2025

Nomor: 96
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS; PERAN PEMERINTAH DAERAH; PENCEGAHAN; PENANGANAN; KETENTUAN DAN SANKSI; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan dan Penanganan Intoleransi Kehidupan Bermasyarakat; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); SALINAN jdih.pontianak.go.id 3. 4. 5. 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 208); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN INTOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak. jdih.pontianak.go.id
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6.Intoleransi adalah sikap, tindakan, atau perilaku nyata yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan pembatasan, pengucilan, penolakan, atau perlakuan tidak setara terhadap orang atau kelompok lain berdasarkan perbedaan agama, keyakinan, suku, ras, etnis, atau golongan, yang berdampak pada terganggunya hak, ketertiban umum, dan kerukunan kehidupan bermasyarakat.
7.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
8.Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
9.Pranata sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menangani perbuatan intoleransi masyarakat di Daerah. jdih.pontianak.go.id

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a.memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
b.mencegah berkembangnya sikap intoleran yang dapat dan/atau berpotensi menimbulkan konflik masyarakat di Daerah;
c.menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga, dan memelihara sikap toleransi;
d.menumbuhkembangkan rasa kemanusiaan dan rasa kebangsaan; dan
e.memberi perlindungan hukum bagi korban perilaku intoleran dan diskriminatif.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan Intoleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
1. a.pencegahan; dan
2. b.penanganan.
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(4)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pencegahan intoleransi;
2. b.memfasilitasi penguatan kerukunan dan toleransi kehidupan bermasyarakat;
3. c.mengoordinasikan instansi vertikal dan pemangku kepentingan terkait dalam pencegahan dan penanganan intoleransi;
4. d.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan intoleransi di Daerah; dan
5. e.melakukan penanganan konflik yang disebabkan oleh tindakan intoleransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih.pontianak.go.id
(5)Camat melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayah kecamatan, sesuai dengan kewenangannya.
(6)Lurah melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayah kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 5

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan:

a.kerja sama;
b.peningkatan kapasitas;
c.fasilitasi;
d.menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
e.menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya;
f.menumbuhkembangkan sikap saling menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
g.menumbuhkembangkan sikap saling menghormati antara pranata sosial dan pranata adat di Daerah;
h.menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa dan kepedulian;
i.meningkatkan hubungan sosial yang harmonis di masyarakat; dan
j.memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

Pasal 6

(1)Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan
3. c.Pemerintah Daerah lain.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan antara lain melalui:
1. a.pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
2. b.pendidikan agama, pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai kebangsaan;
3. c.pendidikan kesadaran hukum dan sosialisasi peraturan perundang- undangan;
4. d.forum dialog toleransi lintas agama, suku, dan ras;
5. e.peningkatan forum kerukunan masyarakat; jdih.pontianak.go.id
6. f.pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, dan/atau lokakarya tentang nilai patriotisme; dan
7. g.bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.Pendidikan formal;
2. b.Pendidikan informal; dan
3. c.Pendidikan nonformal.
(3)Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku, dan budaya.

Pasal 8

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pembiayaan; dan
2. b.penyediaan sarana dan prasarana.

BAB V

PENANGANAN

Pasal 9

(1)Penanganan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan toleransi dan mengembalikan ketertiban sosial yang ada di masyarakat.
(2)Upaya penanganan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan melalui tahapan:
1. a.Rekonsiliasi; dan
2. b.Reintegrasi.

Pasal 10

(1)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan proses resolusi konflik yang mentransformasi ke keadaan sebelum terjadinya intoleransi, yaitu keadaan kehidupan yang damai dan harmonis. jdih.pontianak.go.id
(2)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Cara untuk melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang bersifat simultan, yaitu:
1. a.perundingan secara damai dapat diwujudkan, apabila pihak-pihak yang berkonflik secara suka rela mengakui kesalahan, dan saling memaafkan;
2. b.pemberian restitusi atau ganti rugi atas kerusakan harta benda dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban dan/atau keluarganya diberikan kepada yang berhak menerimanya; dan
3. c.tindakan pemaafan dilakukan untuk membangun suasana saling percaya dan bersedia mewujudkan sebuah hubungan dengan semangat yang baru.

Pasal 11

(1)Untuk mempercepat perdamaian pada wilayah yang terdampak intoleransi, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonsiliasi.
(2)Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonsiliasi yang didasarkan pada analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
(3)Rencana rekonsiliasi disusun oleh Wali Kota bersama dengan pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
(4)Rekonsiliasi dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam melaksanakan rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik dan Perangkat Daerah lain dibantu Instansi lain sesuai kewenangannya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…