DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Prabumulih

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan : Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2014

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 Kota Prabumulih. .b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undanganyang lebih tinggi; Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah rnenjadi Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih bersama Walikota Prabumulih telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 572/KPTS/BPKAD/2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan Rancarigan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014; WALIKOTA PRABUMULlH, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHPERUBAHAN TAHUN ANGGARAN2014 .. ' _

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4113);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6~i Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Nomor 310);
24.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan .Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan MinimaL (Lembaran Negara RepubLikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengeloLaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepubLikIndonesia Nomor 4578);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
14.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575) ;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 5istem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
1.Pendapatan Daerah Rp. 884.483.071.045
2.Belanja Daerah (Rp.1.013.684.719.831) (Defisit) (Rp. 129.201.648.786)( -)
3.Pembiayaan Daerah:

a.Penerimaan Rp.138.150.159.694
b.Pengeluaran (Rp. 8.948.510.908) (-) ........_ """ ... "An ...,n, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHPERUBAHANTAHUN ANGGARAN 2014 MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH

29.Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2014 dan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2014 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kota Prabumulih tahun Anggaran 2014.
28.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27.. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

(2)Belanja Tidak Langsungsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejurnlah Rp. 366.560.409.688,-
2. b.Belanja bunga sejumlah Rp. 0
3. c.Belanja subsidi sejumlah Rp. 0
4. d.Belanja hibah sejumlah Rp. 8.079.246.000,- ~ ,~~,~ L __ .... ~_I "~;"rnl~h Dn 11h ?IiO.OOO.-
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Belanja Tidak Langsungsejumlah Rp. 378.581.356.688,-
2. b.Belanja Belanja Langsungsejumlah Rp. 635.103.363.143,- Pasal 3
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
2. b.Dana darurat sejumlah Rp. 0
3. c.Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 31.024.453.000,-
4. d.Dana Penyesuaiandana Otonomi KhususRp. 0
5. e.Bantuan Keuangandari Provinst atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp.59.089.170.000,-
6. f.DanaTunjangan Profesi Guru Rp. 40.895.377.000,-
(3)Dana perimbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hastl pajak/bagi hastl bukan pajak sejumlah Rp. 273.482.386.045,-
2. b.Danaalokasi umum sejumlah Rp. 383.313.715.000,-
3. c.Danaalokasi khusussejumlah Rp. 32.536.350.000,-
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak daerah sejumlah Rp. 18.510.000.000,-
2. b.Retribusi daerah sejumlah Rp. 4.640.652.000,-
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.1.000.000.000,-
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.37.990.968.000,-
(1)Pendapatan Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 62.141.620.000,-
2. b.Dana perimbangan sejumlah Rp. 689.332.451.045,-
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 133.009.000.000,- Pasal 2 ..
  1. 1.Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan;
  2. 2.Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
  3. 3.Lampiran III Rincian APBD Perubahan menurut urusan pemerintahan daerah, ~'-- -! rlfnl"'\ ...........rI.,.n::abn hpl;:mia dan oembiayaan; Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 5

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penibentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp. 8.000.000.000,-
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 948.510.908,-
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.127.644.537.966,-
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0
4. d.Penerimaan pinjaman dari pemerintah dan obligasi daerah sejumlah Rp. 0
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0
6. f.Penerimaan Piutang sejumlah Rp. 10.505.621.728,-
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 138.150.159.694,-
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 8.948.510.908,- Pasal 4
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp. 19.417.742.000,-
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 249.113.879.896,-
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 366.571.741.247,- Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan - • ..._- •• 1-_1-....... ~oh~CJ~i I~ndasan onerasional pelaksanaan APBP Pasal 7
4. d.Memiliki dampak yang signtflkan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
5. c.Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
6. b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
7. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan . tidak dapat diprediksi sebelumnya.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
(2)Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD Perubahan dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(1)Dalam keadaan darurat, I-emerintah Kota Prabumulih dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 6

5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7.Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah. 014 <:: LEMBARANDAERAHKOTA PRABUMULIHTAHUN 2014 NOMOR 12 Ditetapkan di Prabumulih pa~a tanggal 117 September ~WALIKOTA PRABUMULlH, Diundangkan di Prabumulih pada tanggal '\S September 2014 SEKR ARIS DAERAHKOTA PRABUMULlH, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 11 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005