Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, bersumber dari;
a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, darr/ atau;
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasa120
(1)Masyarakat ikut berperan aktif dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan. dan pengemis.
(2)Peran Masyarakat terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a.perorangan;
b.keluarga;
c.organisasi keagamaan; dan
d.panti so sial masyarakat.
Pasa121 Peran serta masyarakat dilakukan dengan kegiatan :
a.penyediaan sumber daya manusia dan pemberian pelayanan;
b.penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan; dan
c.rehabilitasi Sosial, pemberdayaan sosial darr/ atau jaminan sosial.
Pasa122
(1)Masyarakat yang berjasa terhadap pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Kota.
(2)Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, pemberian stimulan modal, dan pemberian pelatihan.
BAB VII LARANGAN Pasa123 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan :
a.mengemis atau menggelandang di tempat umum, taman, dan jalan;
b.mengeksploitasi atau memperalat orang lain untuk mengemis; dan
c.memberikan atau menerima infak sedekoh di jalan darr/ atau di taman.
BAB VIII PENYIDlKAN Pasa124
(1)Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Dalam melaksanakan tugas Penyidik berwenang:
a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah yang menggangu ketentraman dan ketertiban;
b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu diternpat kejadian;
c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya deiigan pemeriksaan;
h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya; dan
1.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB IX KETENTUANPIDANA Pasa125
(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bularratau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BABX PENUTUP Pasa126 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih. Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 11" ~().r\ 2017 WALIKOTAP Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 211 'Fet>n.br; 20 17 SEKRETARIS DAERAH KOTA P ABUMULIH, LEMBARANDAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2011 NOMOR 3 NOMOR REGISTER (NOREG) PERATURANDAERAH KOTAPRABUMULIH, PROVINSI SUMATERA SELATAN : 3/PBM/2017