DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan Pembinaan terhadap Anak Ja1anan, Gelandangan, dan Pengemis, kriteria Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) penyelenggara pembinaan anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan, pengemis dan gelandangan psikotik, peran serta masyarakat pembinaan anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan, pengemis dan gelandangan, larangan dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Praburnulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teritang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
6.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 28 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 40 seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA PRABUMULIH DAN WALIKOTAPRABUMULIH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PEMBINAANANAKJALANAN, GELANDANGANDAN PENGEMIS.

BAB III

KRITERIA Pasa14 Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria, an tara lain:

Pasal 10

(1)Hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mendapatkan pembinaan sementara atau tetap dan diternpatkan pada Panti Sosial UPTDdilingkungan Dinas Sosial.
(2)Kriteria hasil penjangkauan yang mendapatkan pembinaan sementara, meliputi:
1. a.anak jalanan;
2. b.anak punkjalanan; dan
3. c.gelandangan dan pengemis, yang sehat jasmani dan masih berusia produktif.
(3)Kriteria hasil penjangkauan yang mendapatkan pembinaan tetap meliputi:
1. a.gelandangan psikotik; dan
2. b.gelandangan dan pengemis lanjut usia.
(4)Apabila hasil jangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari 111ar daerah, dikembalikan kepada daerah asalnya, keluarga pengganti, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pasal 11

(1)Apabila hasil penjangkauan yang mendapatkan pembinaan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) tidak berhasil dibina, maka akan ditempatkan pada penampungan sementara yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
(2)Apabila dalam jangka waktu empat bulan, hasil penjangkauan tidak Juga berhasil dibina, maka akan diternpatkan pada penampungan tetap.
(3)Hasil penjangkauan yang ditempatkan dipenampungan sementara dan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak dasar berupa sandang, pangan, pengobatan dan pelayanan dalam penampungan.

Pasal 12

(1)Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk :
1. a.diagnosis psikososial;
2. b.bimbingan mental spiritual;
3. c.bimbingan fisik;
4. d.rujukan;
5. e.bimbingan keterampilan;
6. f.bimbingan kewirausahaan; dan
7. g.pendidikan
(2)Upaya Rehabilitasi Sosial yang memerlukan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:

a.pendampingan;
b.pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha; dan / atau
c.bimbingan lanjut.

Pasal 14

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis hasil penjangkauan dan dalam bentuk pemenuhan hak dasar dan pelayanan dalarn penampungan.

Pasal 15

Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan/ atau Komponen masyarakat lainnya.

BAB V

UNITPELAKSANATEKNIS DINAS

Pasal 16

(1)Panti Sosial Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)menyelenggarakan pembinaan anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan, pengemis dan gelandangan psikotik,
(2)Panti Sosial UPTD didukung dengan sumber daya yang meliputi :
1. a.sumber daya manusia;
2. b.saran a dan prasarana; dan
3. c.sumber pendanaan.

Pasal 17

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a.pengurus inti meliputi Kepala dan Kepala Bagian Tata Usaha Negara; dan
b.tenaga pelayanan panti so sial terdiri dari :
1. 1.tenaga administrasi;
2. 2.tenaga fungsional; dan
3. 3.tenaga keamanan.

Pasal 18

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah fasilitas yang harus dipenuhi secara minimum sesuai derigan ketentuan peraturan perundang-undangan baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses maupun hasil pelayanan sebagai alat penunjang utama dalam penyelenggaraan pembinaan.

Pasal 19

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, bersumber dari;

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, darr/ atau;
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(1)Masyarakat ikut berperan aktif dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan. dan pengemis.
(2)Peran Masyarakat terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.perorangan;
2. b.keluarga;
3. c.organisasi keagamaan; dan
4. d.panti so sial masyarakat. Pasa121 Peran serta masyarakat dilakukan dengan kegiatan :
5. a.penyediaan sumber daya manusia dan pemberian pelayanan;
6. b.penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan; dan
7. c.rehabilitasi Sosial, pemberdayaan sosial darr/ atau jaminan sosial. Pasa122
(1)Masyarakat yang berjasa terhadap pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Kota.
(2)Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, pemberian stimulan modal, dan pemberian pelatihan.
1. a.mengemis atau menggelandang di tempat umum, taman, dan jalan;
2. b.mengeksploitasi atau memperalat orang lain untuk mengemis; dan
3. c.memberikan atau menerima infak sedekoh di jalan darr/ atau di taman.
(1)Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Dalam melaksanakan tugas Penyidik berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah yang menggangu ketentraman dan ketertiban;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu diternpat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya deiigan pemeriksaan;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya; dan
  1. 1.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bularratau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BABX PENUTUP Pasa126 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih. Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 11" ~().r\ 2017 WALIKOTAP Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 211 'Fet>n.br; 20 17 SEKRETARIS DAERAH KOTA P ABUMULIH, LEMBARANDAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2011 NOMOR 3 NOMOR REGISTER (NOREG) PERATURANDAERAH KOTAPRABUMULIH, PROVINSI SUMATERA SELATAN : 3/PBM/2017

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…