DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016 berupa laporan keuangan yang memuat: Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23' Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lamb at 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
1. b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1.Undang-Undang 'Nornor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari . Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9.Undarig-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, ~Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peratu ran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
17.'Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi, Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 19~Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);
25.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 12);
26.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTAPRABUMULIH dan WALIKOTAPRABUMULIH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENJ:jAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dengan ikhtisar laporan keuangan daerah zperu sahaan daerah. pada ayat (1) dilam piri badan usaha milik Pasal 2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut: a. b. Pendapatan Belanja Surplus/ (Defisit)
1. c.Pembiayaan: - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Bersih Rp 940.737.360.649,74 Rp 891.296.683.203,30 Rp 49.440.677.446,44 Rp 1.548.326.075,30 Rp 46.191.652.863,58 Rp (44.643.326.788,28) Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 13l.270.838.266,26 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah Rp 1.072.008.198.916,00 perubahan
2. b.Realisasi Selisih (kurang) Rp 940.737.360.649,74 Rp (131.270.838.266,26)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 126.920.363.924,00 dengan rinciansebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.018.217.047.127,30
2. b.Realisasi Rp 891.296.683.203,30 Selisih (kurang) Rp (126.920.363.924,00)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplua/Idefisit] sejumlah Rp 4.350.474.342,26 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 53.791.151.788,70
2. b.Realisasi Surplus / (defisit) _R_p"-__ 4_9_.4_4_0_.6_7_7_._4_4_6--,--,4_4_ Selisih (Kurang) Rp ( 4.350.474.342,26)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah peru bahan
2. b.Realisasi Selisih Lebih Rp Rp 1.548.326.075,30 1.548.326.075,30 Rp 0,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 9.147.825.000,42 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah peru bahan "
2. b.Realisasi Selisih (kurang) Rp Rp 55.339.477.864,00 46.191.652.863,58 ·Rp (9.147.825.000,42)
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 9.147.825.000,42 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan
2. b.Realisasi Selisih Lebih Pasa14 Rp Rp (53.791.151.788,70) (44.643.326.788,28) Rp 9.147.825.000,42 pada Pasal 1 huruf b per 31 DesemberNeraca sebagaimana dimaksud 2016 sebagai berikut:
3. a.J umlah aset
4. b.Jumlah kewajiban
5. c.Jumlah ekuitas dana Pasal 5 Rp 2.514.674.680.393,04 Rp 120.743.173.636,67 Rp 2.393.931.506.756,37 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:
6. a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016
7. b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi
8. c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi
9. d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
10. e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris
11. f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016 Rp 1.589.214.100,30 Rp 277.715.337.068,74 Rp (237.271.659.622,30) Rp (37.194.652.863,58) Rp (40.888.025,00) Rp 4.797.350.658,16 Pasal 6 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:
12. a.Pendapatan Rp 994.233.572.198,73
13. b.Beban Rp 922.745.171.768,56
14. c.Surplus Operasional Rp 71.488.400.430,17
15. d.Defisit Non Operasional Rp 1.275.073.993,00
16. e.Beban Luar Biasa Rp 365.330.000,00 f. Surplus/ (Defisit)- LO Rp 69.847.996.437,17 Pasa17 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :
17. a.Saldo Anggaran Lebih (SAL)Awal
18. b.Penggunaan SAL
19. c.SILPA
20. d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
21. e.Saldo Anggaran Lebih (SAL)Akhir Rp Rp Rp Rp 1.548.326.075,30 1.548.326.075,30 4.797.350.658,16 0,00 Rp 4.797.350.658,16 Pasa18 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai beriku t :
22. a.Ekuitas Awal
23. b.Surplus/(Defisit) - LO
24. c.Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntasi/ koreksi kesalahan
25. d.Ekuitas Akhir Rp 2.374.038.487.633,10 Rp 69.847.996.437,17 Rp (49.954.977.313,90) Rp 2.393.931.506.756,37 Pasa19 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 hurup g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran 1 ( 1) Lampiran 1.1

(2)Lampiran 1.2
(3)Lampiran I.3
(4)Lampiran 1.4
1. b.Lampiran II
2. c.Lampiran III
3. d.Lampiran IV
4. e.Lampiran V
5. f.Lampiran VI
6. g.Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan.vkembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(2)berupa laporan keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Prabujaya dan perusahaan daerah Petro Prabu tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasa} 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih. 2017 Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 30 Agustus2017 , RIS DAERAH KOTA IH LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG (NOMOR REGISTRASI) PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (4/PBi'J/2017)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…