DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

PEraturan ini memuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Prabumulih TA 2014 berupa laporan keuangan uaitu LRA, Neraca, LAK, dan CaLK.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meiaksanakan ketentuan pasal i84 ayal (i) Umlang-· Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor i2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang N8:ncr 32 Tahun 200t1 tentang Pernerinteh Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan PerwakHan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahur. anggaran berakhir;
b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2014; WALIKOTA PRABUMULlH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG Pt:RT ANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 9 TAHUN 2015 WALlKOTA PRABUMULlH Mcn;ingat Menimbang ., .......

Mengingat

7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teritang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor , 4844); . '
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengcwasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan ' Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat . . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah ' Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); ,
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan t.ernbaran Negara Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHKOTA PRABUMULIHTAHUN ANGGARAN2014 Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTA PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN:'

18.Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan' Lembaran Negara Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia' Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak, Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5179);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjarnan . . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
24.Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ' beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PeruiJahan Kedua atas Peraturan IVlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110);
25.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);
26.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
27.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014. Rp 129.201.648.786,00 Rp 129.682.062.307,79 Rp 480.413.521,79Selisih Lebih neto sejumlah Rp 480.413.521,79. (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
b.Realisasi pembiayaan sejumlah

(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Rp 480.413.528,55 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 8.948.510.908,00
2. b.ReaIisasi ~R~p_--,,8C!....4..:...:6:.,:8::..:...:..09~7:-:.-::3:,:,7:,:,9",,:,4;-=5 Selisih (kurang) Rp (480.413.528,55) Rp 138.150.159.694,00 Rp 138.150.159.687,24 Rp (6,76)Selisih (kurang)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 6,76 dengan rincian sebagai berikut: .
1. a.Anggarall penerimaan oembtayaen set.eleh perubahan
2. b.Realisasi Rp (129.201.648.786,00) Rp (51.519.277.379,94 Rp 77.682.371.406,06 sejumlah Rp 77.682.371.406,06
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplusl (Deffsit) setelah perubahan
2. b.Realisasi Surplus/ (defisit) Selisih Lebih Rp 1.019.874.721.286,00 Rp 927.133.659.934,95 Rp (92.741.061.351,05) Selisih (kurang) sejumlah Rp 92.741.061.351,05 dengan
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja rinctan sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 890.673.()72.500,00 Rp 875.614.382.555,01 Rp (15.058.689.944,99) Selisih (kurang) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapalan sejumlah Rp 15.058:689.944,99 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan
2. b.Realisasi Pasal 3 Rp 129.682.062.307,79 Rp 138.150.159.687,24 Rp . 8.468.097.379 45 Rp (51.519.277.37'J,94) Rp 875.614.382.555,01 Rp 927.133.659.934,95 huruf a tahun anggaran Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2014 sebagai berikut:
3. e.Pendapatan
4. b.Belanja Surplus / (Defisit)
5. c.Pembiayaan: Penerimaan Pengeluaran Su,plus/ {defisit) Pasal 2
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar. laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menu rut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintohan dacrah dan fungst dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jurnlah pegawai per golongan per jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (invesr asi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Dafter reatisast ccnarnbahan dan pcngurangan aset lainnya: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah: dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan
1. a.Lampiran I Larnniran I. 1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Larnpiran 1.5 Lampiran 1.6 Larnpiran I.7 Lampiran 1.8 Larnpiran l. 9 Lampiran I.1° .: Lampiran I.11 Lampiran 1.12
2. b.Lampiran II
3. c.Lampiran III '.
4. d.Lampiran IV

Pasal 7

Catatan etas Iaporan kcuangan scbagairnana dirnaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran . 2014 memuat informasi baik secara kuantitatff rnaupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

127.644.537.966,34 299.728.964.888,06 (351.248.242.268,00) 2.037.524.341,45 519.920,00 78.162.784.927,85

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2014 Rp
b.Arus kas bersih dari aktivitas operas: Rp
c.Mus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan Rp
d.Mus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp
e.Mus kas bersih dari aktivitas non anggaran Rp
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014 Rp l.aporan arus kas scbagatrnana dirnaksud dalarn Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2014 sebagai berikut :

Pasal 5

Rp 2.576.095.533.470,71 Rp 17.028.618.845,96 Rp 2.559.066.914.624,75

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Pasal 4

.' .Ial an Jend.Sudirman KM 12 Kecamatan Cambai Telp. (0713) 3920011 Fax. (0713) 3920019 www.kotapraQumulih.go.id Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 31114 LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR 10 DJO A UDDINAINI NIP. 19 706131980031006 UMULIH Dlundangkan dl Prabumul1h pada tanggal 20 Oktober 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini rleng;m penemp03ti'lnnyt3dt3.lt3.mLembt3ri'ln Di'lerah Kota Pri'lhllml)lih.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Walikota menetapkan Peraturan Waliko~a tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rtncran lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 1 ayat (2) berupa. laporan keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Prabujaya dan perusahaan daerah Petro Prabu tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…