Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHKOTA PRABUMULIHTAHUN ANGGARAN2014 Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTA PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN:'
18.Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan' Lembaran Negara Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran.
Negara Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia' Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak, Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5179);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjarnan .
. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
24.Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ' beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PeruiJahan Kedua atas Peraturan IVlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110);
25.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);
26.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
27.Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014.
Rp 129.201.648.786,00 Rp 129.682.062.307,79 Rp 480.413.521,79Selisih Lebih neto sejumlah Rp 480.413.521,79. (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
b.Realisasi pembiayaan sejumlah
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Rp 480.413.528,55 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 8.948.510.908,00
b.ReaIisasi ~R~p_--,,8C!....4..:...:6:.,:8::..:...:..09~7:-:.-::3:,:,7:,:,9",,:,4;-=5 Selisih (kurang) Rp (480.413.528,55) Rp 138.150.159.694,00 Rp 138.150.159.687,24 Rp (6,76)Selisih (kurang)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 6,76 dengan rincian sebagai berikut: .
a.Anggarall penerimaan oembtayaen set.eleh perubahan
b.Realisasi Rp (129.201.648.786,00) Rp (51.519.277.379,94 Rp 77.682.371.406,06 sejumlah Rp 77.682.371.406,06
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) dengan rincian sebagai berikut:
a.Surplusl (Deffsit) setelah perubahan
b.Realisasi Surplus/ (defisit) Selisih Lebih Rp 1.019.874.721.286,00 Rp 927.133.659.934,95 Rp (92.741.061.351,05) Selisih (kurang) sejumlah Rp 92.741.061.351,05 dengan
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja rinctan sebagai berikut:
a.Anggaran belanja setelah perubahan
b.Realisasi Rp 890.673.()72.500,00 Rp 875.614.382.555,01 Rp (15.058.689.944,99) Selisih (kurang) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapalan sejumlah Rp 15.058:689.944,99 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pendapatan setelah perubahan
b.Realisasi Pasal 3 Rp 129.682.062.307,79 Rp 138.150.159.687,24 Rp . 8.468.097.379 45 Rp (51.519.277.37'J,94) Rp 875.614.382.555,01 Rp 927.133.659.934,95 huruf a tahun anggaran Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2014 sebagai berikut:
e.Pendapatan
b.Belanja Surplus / (Defisit)
c.Pembiayaan:
Penerimaan Pengeluaran Su,plus/ {defisit) Pasal 2
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar.
laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menu rut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintohan dacrah dan fungst dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jurnlah pegawai per golongan per jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (invesr asi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Dafter reatisast ccnarnbahan dan pcngurangan aset lainnya: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah: dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan
a.Lampiran I Larnniran I. 1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Larnpiran 1.5 Lampiran 1.6 Larnpiran I.7 Lampiran 1.8 Larnpiran l. 9 Lampiran I.1° .:
Lampiran I.11 Lampiran 1.12
b.Lampiran II
c.Lampiran III '.
d.Lampiran IV