DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur ketentuan umum terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, materi RPJMD, pendekatan penyusunan RPJMD, dan evaluasi RPJMD

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2Ol8-2A23; Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a113); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lA4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +a2\; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OAT tentang Rencana Pembangunan Jangla Panjang Nasional Tahun 2005-2A25 33, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor aTool;

5.undang-undang Nomor 26 Tahun 2oor tentang penataaa Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 68, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAl4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ssszl sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 567e1;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g6 Tahun 2o1T tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata car.a perubahal Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Renca,a Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Ke{a Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 517|;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T Tahun 2o1g tentang Pembuatan Dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup strategis Delam penSrusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45gl;
9.Peraturan Daerah Nomor I"T Tahun zaor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah rahun 2o0s-202s {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoor Nomor 1O. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Tahun 2AO5-2O25 (I-embar Daerah Tahun 2OO9 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN - -J- PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2418-2423. KETENTUAN UMUM Pasal L Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Kota adalah Kota Prabumulih ;
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3.Walikota adalah Walikota Prabumulih ;
4.Dewan Perwakilan Ralyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah dalam kurun waktu 20 tahun ;
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 {lima} tahun ;
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan +.:^rl^t-^- #^d^ .lo*^- i?^n6 *ara* *o1^lrri rr*rr*an Menetapkan 4 B. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia ;
9.Perencanaan Pembangunall Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapaa kegiatan yang melibatl<an berbagai unsur pemangku kepentingan didal amnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu ; dan
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Pen3rusunan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2O|B-2A23 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah; digunakan oleh seluruh satuan ke{a pemerintah kabupaten/kota sebagai acuanfdasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2018-2O231, menuangkan kebijakan- kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagran dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2Ol8-2A23 ; dan 5 {2) Tujuan penyusunan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018- 2A23 adalah : Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencalaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pemhangunan. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaataa sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat ; BAB. III MATERI RPJMD

Pasal 3

(1)Materi RPJMD terdiri atas :

Pasal 4

(1)Pendekatan Penyusunan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 201,8-2023 dilakukan dengan:
1. a.Pendekatan Politik, pendekatan politik ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-prograln pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditau,arkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
2. b.Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut ;
3. c.Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan {stakehalders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki ; dan
4. d.Pendekatan Atas-Bawah {top-doutn) dan Barnah-Atas (bottam-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan. EVALUASI RPJMD

Pasal 5

(1)Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD diiakukan oleh Bappeda Kota Prabumulih dilakukan setiap taJrun untuk mengetahui keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ; dan
(2)evaluasi RPJMD dilakukan oleh Gubernur memastikan :
1. a.Kesesuaian rancangan dengan peraturan perundang-undangan ; dan
2. b.Sinkronisasi program kota dengan provinsi dan pusat ;

Pasal 6

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dalam menvusun dokr"imen perencanaan tahunan Walikota berpedoman pada RPJPD serta visi dan misi Walikota terpilih.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada taaggai diundangkaa. Pasal I Dengan berlakunya Peraturan Daerab im, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2A14 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumuiih Tahun 2O13-2018 {Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2Al4 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak trerlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019. Ditetapkan di Prabumuiih pada tanggatr 25 Maret 2019 WALIKOTA PRABUMULIH H. RIDHO YAHYA Diundangkan di Kota Prabumulih pada tanggal 26 Maret 2A19 S EKRETARI S D_AERAH -KOTA PRABUMULIH, t H. M. KOWI, S. Sos, M. Si Pembina Utama Muda / IV.c NrP. 19590303 1979100 100 1 LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2AW NOMOR I NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH, PROVINSI SUMATERA SELATAN : I - 19 l20l9 I

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…