DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Keanggotaan Bpd,Kelembagaan Bpd,Kedudukan, Fungsı, Tugas, Dan Wewenang Bpd,Hak, Kewajıban, Dan Larangan Bpd,Peraturan Tata Tertıb Bpd,Pembınaan Dan Pengawasan,Pendanaan,Pelaporan Admınıstrası Keuangan,Ketentuan Laın-Laın,Ketentuan Peralıhan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Prabumulih.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
6.Camat adalah kepala Kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Prabumulih.
7.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa yang selanjutnya disingkat FKAKD adalah wadah kelembagaan Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa atas usul BPD.
14.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16.Peraturan Tata Tertib BPD adalah peraturan yang dibuat oleh BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
i.PNS yang akan mencalonkan diri menjadi anggota BPD, wajib mendapat ijin tertulis dari Walikota selaku pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 3

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
2. b.Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah Dusun, RW atau RT.

Pasal 4

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
(2)Unsur wakil wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 6

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
(4)Perempuan warga Desa yang sudah terdaftar sebagai calon anggota perempuan pada keterwakilan perempuan tidak diperbolehkan lagi mengikuti pengisian anggota BPD pada keterwakilan wilayah.
(5)Calon wakil BPD perempuan yang mendaftar pada keterwakilan wilayah dapat dipilih oleh laki - laki dan perempuan yang memiliki hak pilih di wilayah tersebut.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
1. a.Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, panitia berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang;
2. b.Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, panitia berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam) orang; dan
3. c.Dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, panitia berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 4 (empat) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 8

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan berakhir.

Pasal 9

(1)Mekanisme pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dapat diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan sebagai berikut:
1. a.unsur Rukun Tetangga (RT) masing-masing 1 (satu) orang;
2. b.unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Desa masing-masing 1 (satu) orang;
3. c.unsur PKK masing-masing 1 (satu) orang;
4. d.unsur Karang Taruna masing-masing 1 (satu) orang; dan
5. e.unsur Tokoh Masyarakat di Dusun yang ditunjuk oleh Kepala Dusun, masing-masing 3 (tiga) orang.
(3)Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dapat diwakili oleh Perempuan warga desa yang terdiri dari unsur:
1. a.anggota PKK Desa sebanyak 1 (satu) orang;
2. b.anggota Perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebanyak 1 (satu) orang;
3. c.anggota perempuan dari Karang Taruna Desa sebanyak 1 (satu) orang;
4. d.anggota perempuan dari lembaga - lembaga Desa yang telah terbentuk sebanyak 1 (satu) orang; dan
5. e.tokoh perempuan desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) orang.
(4)Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat pada musyawarah perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dapat dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka.
(6)Dalam hal hasil pemungutan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat tercapai karena memperoleh suara yang sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
(7)Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih tetap sama, maka calon anggota BPD terpilih ditentukan berdasarkan usia calon yang lebih tinggi.
(8)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 10

(1)Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
(2)Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Walikota.

Pasal 11

(1)Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
(2)Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
(3)Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Walikota mengenai peresmian anggota BPD.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…