DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur perubahan ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa, persyaratan calon kepala desa, seleksi tambahan, pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk Memenuhi Maksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 Ayat (1) Dan (2), Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 49, Maka Perlu Ditetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, Perlu Membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang b. 1 3. 4 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6321) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republix Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahaa Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409). 5. 6. 7. Dengan Persetujualn Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Menetapkan

Menetapkan dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Camat: mengelolah biaya/anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan, menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa, mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan, melakukan pendaftaran dan penetapan pemilihan, mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon, menyerahkan hasil penetapan calon kepada BPD, menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye tiap calon, memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan keseluruhan dan per TPS, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan, mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan di papan pengumuman Kantor Kepala Desa, setiap Rukun Tetangga ( RT ) dan atau ditempat strategis lainnya, melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur, melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan b. d. dan tertib, e. £ g. h. i k. 1 m. n. 0. P. Ss. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara,
1. t.menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pemilihan Kepala Desa dengan berkoordinasi langsung ke BPD dan/atau Camat: Uu. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara sebagai lampiran pengajuan pengangkatan Kepada Walikota, dan
2. v.melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(2)Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang :
1. a.melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang di tentukan,
2. b.mengajukan sedikitnya 2 ( dua ) orang Bakal Calon Kepala Desa dan paling banyak 5 orang yang memenuhi syarat kepada BPD untuk di tetapkan sebagai Calon Kepala Desa: Cc. mengundi dan menetapkan tanda gambar calon, dan
3. d.mengesahkan hasil perhitungan suara.
(3)Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tanggung jawab :
1. a.memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara,
2. b.menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat,
3. c.melakukan tahapan pemilihan tepat waktu, dan
4. d.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
  1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga bernunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya,
2. b.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang teluh memperoleh kekuatan hukum tetap,
3. c.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk/domisili dari Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat, dan 5
(3)
1. d.seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih. Pemil:h yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
  1. 3.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
(1)
(2)

Pasal 28

Penduduk desa mendaftar kepada panitia pemilihan Kepala Desa dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa. Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. b. si Warga Negara Republik Indonesia, Surat pernyataan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermnaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dengan melampirkan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat bewenang atau surat penyataan dari yang berwenang, berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dihapus, Surat keterangan dari Kerua Pengadilan Negeri bahwa tidak d. e. £ h. sedang menjalani hukuman pidana penjara,

i.Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,
j.Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
k.Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah : Il. Surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan,
m.Dihapus,
n.Surat keterangan tidak terlibat narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih: Oo. Surat pernyataan Calon Kepala Desa apabila menjadi calon Kepala Desa terpilih Bersedia berdomisili di desa tersebut selama masa jabatan kepala desa dan apabila yang bersangkutan tidak bersedia maka dianggap mengundurkan diri. dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
p.Melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sampai dengan ditetapkan sebaga: calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan bagi calon Kepala Desa petahana: dan
g.Surat pernyataan Calon Kepala Desa tidak mendaftar dan tercddaftar sebagai calon kepala desa di desa lain disaat yang bersamaan dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon pemilihan(3) Kepala Desa secara demokratis dan transparan.
1. 4.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan:

(1)
(2)Melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria, antara lain sebagai berikut :
1. a.pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang paling lama dibuktikan dengan surat keterangan dari Penjabat berwenang,
2. b.tingkat pendidikan yang paling tinggi dengan urutan Sarjana, SLTA, Paket C, SLTP dan Paket B: Cc. usia yang paling muda/produktif :
3. d.nilai tertinggi ujian yang dilaksanakan panitia berupa Psikotest yang dalam hal ini di mungkinkan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kompetensi,dan
4. e.segala biaya yang timbul akibat ujian sebagaimana dimaksut poir. d. dibebankan pada calon kepala desa. Penyeleksian sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam tata tertib pemilihan oleh panitia.
  1. 5.Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunvi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang rnemperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemil:h terbanyak. (3 Dalam hal jumlah calon terpilih vang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

6.Diantara BA8 III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
7.Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, Pasal 49D, Pasal 49E, Pasal 49F dan Pasal 49G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A

(1)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
1. a.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3” (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius),
2. b.penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut sehingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan Pemilih,
3. c.penyediaan tempat sampah tertutup diTPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai,
4. d.tidak: melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter,
5. e.menghindari terjadinya kerumunan baik didalam maupun diluar ruangan,
6. f.penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta handsanitizer ditempat penyelenggaraan,
7. g.panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing, h.melakukan penyemprotan disinfektan kepada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan,
8. i.penyusunan tat letak tempt duduk dengan penerapan jaga jarak,
9. j.penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 Desa, dan k.protokol kesehatan pencegahan corona virus disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan walikota.

Pasal 49B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan dikhususkan dalara pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 49C

(1)Tahap pencalonan meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapar. protokol kesehatan sebgaimana dimaksud pada ayat (:) paling sedikit meliputi : a.pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoy dan mengundang masa pendukung bagi di dalam maupun diluar ruangan,
1. b.pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi: 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor, kegiatar. loma dan olahraga bersama, 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial, 3)dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimara dimaksud angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, 4) pembagian bahan kampanye harus dengan keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat. cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa, 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, handsanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70Y6 (tujuh puluh persen dan/atau klorin serta sarana mencuci tangan, dan 6)calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar corona virus disease 2019 dilarang terlibat dalarn kegiatan kampanye.
(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan corona virus disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
(4)Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
1. a.calon Kepala Desa,
2. b.panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang,
3. c.1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kota, d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan,
4. e.1 (orang) perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 di Desa, dan
5. f.1 (orang) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(5)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana 3 1 dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 49D

(1)Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
1. a.melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas diluar desa,
2. b.tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dan pemilih,
3. c.menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yag telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara,
4. d.pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran corona virus disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak,
5. e.bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes, dan
6. f.berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
(2)Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh :
1. a.calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi,
2. b.panitia pemilihan di desa,
3. c.badan permusyawaratan desa yang terdiri dari ketua, wakil ketus. dan anggota maksimal 3 (tiga) orang,
4. d.1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kota,
5. e.1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan,
6. f.1 (orang) perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 di Desa, dan
7. g.1 (orang) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(3)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud ayat (2), dibuat dalam berita acara.
(4)Pelantikan Kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
(5)Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh,
1. a.calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping:
2. b.forum komunikasi pimpinan daerah kota,
3. c.camat,
4. d.perangkat acara, dan
5. e.undangan lainnya.
(6)Pelantikan secara langsng sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling 3 banyak dihadiri 5056 (lima puluh persen).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…