Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2019
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan APBD 2019 beserta rincian tambahannya
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan APBD 2019 beserta rincian tambahannya
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang b. b. 10. 11. 12. Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113), 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran 13, 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310),N Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701). Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 3),
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH Dan | WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 959.939.807.977,00 bertambah sejumlah Rp. 303.486.808.629,00 sehingga menjadi Rp. 1.263.426.616.606,00 dengan rincian sebagai berikut :
| Semula Rp. 930.320.518.477,00
| Semula Rp. 956.939.807.977,00 b. | Bertambah Rp. 301.779.808.629,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.258.719.616.606,00 Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan (Rp. 127.532.775.102,00)
1) Semula Rp. 29.619.289.500,00 2) Bertambah Rp. 102.620.485.602,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 132.239.775.102,00
1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 1.707.000.000,00) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.707.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Rp. 127.532.775.102,00 Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 96.498.000.000,00 2) Bertambah Rp. 10.275.091.263,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 106.773.091.263,00 b.. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 735.003.950.000,00 2) Berkurang Rp. 40.275.065.979,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 775.279.015.979,00 1
1) Semula Rp. 98.818.568.477,00 2) Bertambah Rp. 150.316.165.785,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp.249.134.734.262,00
1) Semula Rp. 25.645.000.000,00 2) Bertambah Rp. 1.401.000.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.27.046.000.000,00
1) Semula Rp. 4.112.000.000,00 2) Bertambah Rp. 1.020.000.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 5.132.000.000,00 Cc. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 1.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp.1.500.000.000,00
1) Semula Rp. 65.241.000.000,00 2) Bertambah Rp. 7.854.091.263,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 73.095.091.263,00
1) Semula Rp. 271.548.970.000,00 2) Berkurang (Rp. 57.331.025.021,00) b Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp.214.217.944.979,00
1) Semula Rp. 416.312.645.000,00 2) Bertambah Rp. 23.927.777.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.440.240.422.000,00
1) Semula Rp. 47.142.335.000,00 2) Bertambah Rp 73.678.314.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp.120.820.649.000,00
1) Semula Rp. 22.175.001.251,00 2) Bertambah Rp. 4.479,798,749,00 Jumlah Pendapatan Hibah Dana BOS setelah Rp.26.654.800.000,00 Perubahan b.. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 1) Semula Rp. 43.140.879.226,00 2) Bertambah Rp. 68.516.826.036,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp.111.657.705.262,00
1) Semula Rp. 33.502.688.000,00 2) Bertambah Rp. 8.089.187.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp.41.591.875.000,00
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 69.230.354.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan Rp.69.230.354.000,00
1) Semula Rp. 426.878.044.926,00 2) Bertambah Rp. 34.698.047.969,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.461.576.092.895,00
2) Bertambah Rp. 267.081.760.660,00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 797.143.523.711,00
1) Semula Rp. 388.914.831.442,00 2) Bertambah Rp. 28.101.768.519,00 Jumlah Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Rp. 417.016.599.961,00 Langsung setelah Perubahan
1) Semula Rp. 9.933.530.000,00 2) Bertambah Rp. 1.406.150.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 11.339.680.000,00
1) Semula Rp. 150.000.000,00 2) Bertambah Rp.1.051.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Rp. 1.201.000.000,00 Perubahan
1) Semula Rp. 24.879.683.484,00 2) Bertambah Rp. 5.936.725.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes setelah Perubahan Rp.30.816.408.484,00
1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 2) Berkurang (Rp. 1.797.595.550,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp.1.202.404.450,00
2) Bertambah Rp. 4.907.376.725,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 24.571.280.725,00
1) Semula Rp. 333.149.050.131,00 2) Bertambah Rp. 105.383.858.481,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp.438.532.908.612,00
1) Semula Rp.177.248.808.920,00 2) Bertambah Rp.156.790.525.454,00 1 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp.334.039.334.374,00
a.. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 29.619.289.500,00 2) Bertambah Rp. 102.620.485.602,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp.132.239.775.102,00
1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 1.707.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp.4.707.000.000,00
1) Semula Rp. 29.619.289.500,00 2) Bertambah Rp. 102.620.485.602,00 Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 132.239.775.102,00
a.. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 1.707.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 4.707.000.000,00
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan:
— | pengurangan aset tetap daerah, : “ 10,Lampiran X Daftar perubahan perkiraan penambahan dan . pengurangan aset lainnya, | 11. Lampiran XI Daftar perubahan kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan. | kembali dalam tahun anggaran ini: 12, Lampiran XII Daftar perubahan dana cadangan daerah,
—. tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. -n
— Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagai landasan operasional— pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan .. Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota: - Prabumulih : Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 47 segcember 2019 WALIKOTA PRABUMULIH,. IDHO YA Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 30 Septambar 2019 . SEKRETARIS DAERAH #RABUMULIH,Al ELMAN LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREGPERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA- SELATAN: (3 -(24 /2019)
Membuka PDF…