DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Moder. Yakni pada Pasal 6 ayat (1); Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf b angka 1, dan angka 2 diubah, ayat (7) huruf a dan b diubah dan ayat (8) dihapus; ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah; ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 19 diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2OL3 TENTANG PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PASAR MODERN. Menetapkan L Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2073 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2OL3 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. , L 12) Pendirian dan penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadadn Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasar Modern, dan Toko Modern;
2. b.menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
3. c.menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di area bangunan;
4. d.menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
5. e.kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
6. f.kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
7. g.perbaikan sistem persampahan dan drainese guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar;
(3)Penyelenggaraan pusat perdagangan atau bentuk pasar modern lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan pasar modern dan pasar tradisional dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan yang terlebih dahulu didasarkan pada pertimbangan ekonomi,sosial, budaya dan kajian teknis lainnya yang dipandang perlu. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf b angka 1, dan angka 2 diubah, ayat (7) huruf a dan b diubah dan ayat (S) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Dalam rangka penataan dan pengendalian pasar modern, Pemerintah Kota.wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : L 2 l L
1. a.lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
2. b.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan ;
3. c.memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional ;
4. d.memberikan izin usaha pasar modern wajib memperhatikan pertimbangan kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM ;
5. e.pendirian pasar modern khususnya Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut. (21 Penyelenggara atau Pendiri Pasar Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
6. a.menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern yang bersih, sehat, frygienis, aman tertib dan ruang publik yang nyaman ;
7. b.menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan ;
8. c.menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan ;
9. d.menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan toko modern.
(3)Lokasi pendirian toko modern harus memenuhi ketentuan berikut :
1. a.Pendirian toko modern harus memenuhi :
  1. 1.jarak lokasi pendirian toko modern dengan pasar tradisional minimal 1.500 meter, kecuali Minimarket ;
  2. 2.jarak lokasi pendirian toko modern tidak berstatus waralaba ' dengan tidak berstatus waralaba dapat dapat didirikan tanpa jarak minimum;
  3. 3.memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur. Pendirian toko modern berstatus waralaba harus memenuhi ketentuan: L b I
  4. 1.Jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan toko mod'ern berstatus waralaba minimal 200 meter;
  5. 2.lokasi pendirian toko modern berst"i r" *"alaba wajib disertai dengan persetujuan masyarakat setempat;
  6. 3.memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur'
(4)perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder'
(5)Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
1. a.hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor ; pendiriannyadiarahkanpad'adaerahpinggirandanfataudaerahb barudenganmemperhatikankeberadaanpasartradisional sehinggaakanmenjadipusatpertumbuhanbaruatauperluasan kota.
(6)Supermarket dan Departemen Store : a.tidakbolehberlokasipadasistemjaringanjalanlingkungan;
1. b.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam Perkotaan. (7\ Minimarket
2. a.Minimarket yang berstatus individu/ perseorangan dapat berlokasi padasetiapsistemjaringanjalan,termasukpadasistemjaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota ;
3. b.minimarket berstatus waralaba tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota hanya boleh berada pada jalan arteri, kolektor dan lokal'
(8)dihaPus

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2lPasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ( L ! (

Pasal 13

(1)Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). (21 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana diaksud ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

4.Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Setiap Pengelola Pasar Tradisional dan Usaha Pasar modern mempunyai kewajiban :
1. a.pengusaha minimarket wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar dalam perizinan;
2. b.mentaati ketentuan dalam perizinan;
3. c.meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
4. d.menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
5. e.memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
6. f.mencegah setiap orang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar asusila serta ketertiban umum di tempat usahanya;
7. g.mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
8. h.menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
9. i.memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk 'melaksanakan ibadah' L Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih. Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal25 3l\lt 2020 ( WALIKOTA UMULIH, H DHO Diundangkan di Prabumulih pada tanggal23 SlUt 2O2o DAERAH KOTA LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2O2O NOMOR 3 NOREG (NOMOR REGISTER) PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH pRovrNsr SUMATERA SELATAN : ( 3- 3[ l2O2O) L

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…