DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, perubahan bentuk badan hukum dan nama, bidang usaha, tempat kedudukan, modal dasar, penyertaan modal dan saham, RUPS, direksi, kepegawaian, dewan komisaris, tahun buku, rencana kerja dan anggaran, penetapan dan penggunaan laba bersih, pembubaran dan likuidasi, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan Neraca Awal.

(3)Penilaian kembali harta kekayaan Perseroan tersebut dilakukan atas aktiva tetap selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kota-sebagai tamba-tran penyertaan mod a1. i"asa i i J {1} Perusahaa:i }aerah rvaji'n meflyusun Lapor-an Heuaragan Fe*utup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan. (2J Perusahaan Daerah menunjuk Akuntan Pubiik yang terdaftar dengan persetujuan Walikota untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Penutup.
(3)Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar. {4) Penyertaan Modal PemerintahKota pada Perusahaan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban, kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang tercatat dalam Laporan Keuangan Penutup hasil audit Akuntan Publik pada saat perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah. F 8

Pasal 13

(11 Perubahan penyertaan saham Pemerintah Kota pada Perseroan, baik berupa penambahan, pengurangan maupun perpindahan, ditetapkan dalam RUPS. {2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3)Perseroan dapat menjual saham kepada Pihak Ketiga, dengan ketentuan bagian terbesar harus oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat {3). {4) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada a1,'at {3} harus mendapat persetujuan Pemerintah Kota dan DPRD Kota.

Pasal 15

Ketentuan dan pengaturan tentang daftar pernegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan daiam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perudang- undangan.

BAB VI

RAPA? UMUM PEMEGANO SAHAM

Pasal 16

(1){1) t2)
(3){2)
(3)t4) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adaiah saham atas nama" Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS. Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan shh dalam RUPS. RUPS mempunvai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Der.van Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau anggaran dasar. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS diadakan paling sedikitl (satu) kali dalam setahun. RUPS Tahunan diadakan dalam rvaktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya dapat diadakan sew-aktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.(s) 9
(8)Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 17

{1} Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 {dua} orang Direktur. Persyaratan untu-k diangkat menjadi anggota direksi adalah:

a.persyaratan umum:
1. 1.bertak;r,a pada Tuhan Yang Maha Esa;
2. 2.tidak tertriLrat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara;
3. 3.sehat jasmani dan rohani;
4. 4.berumur paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk jabatan pertama kali;
5. 5.tidak pemah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakqn-tindakan yang tercela; dan
6. 6.tidak sedang dicabut hak piiihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum vang tetap.
b.persyaratan khusus:
1. 1.antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dan/atau Pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derqjat ketiga haik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
2. 2.apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Direksi harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan; dan
3. 3.mempunyai pengalaman kerja minimal s {lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan dibuktikan dengan surat pengalamair kerja. Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 {empat} tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan Direksi dilakukan oleh Walikota meialui fit and proper test t2) l4l

(3){s} 1t 10 {71 Salah satu Direksi dapat diangkat dari Pegawai yang telah trerpengalaman minimal 5 (limai tahun di Perseroan dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi danlatau setara manajer.
(8)Prosedur, persyaratan, pengangkatarr, masa jabatan, tugas dan \^/e\r,enang serta pemberhentian Direksi diatur clalam anggaran dasar.

BAB VIII

I{EPBG,q.WAiAN

Pasal 18

(1)Pegawai Perusahaan Daerah ).ang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasatr 5 huruf b tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai, sampai dengan diiaksanakan RUPS Perseroan untuk yang pertama kali. {2) Ketentuan lebih lanjut rriengenai hasii RUPS seLragairxana dimaksud pada ayat {1) serta ketentuan kepegax'aian lainn1,-a ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pad.a peraturan perundang*undangan.

BAB IX

DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

(1)Dervan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 {dua} CIrang anggota. {2} Pengangkatan Der,van Komisaris -vang pertama ka-li dilakukan oleh Walikota untuk selanjutnya pengangkatan Deu,an Komisaris }:erdasarkan keputusan RUPS.
(3)Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode. t4) Direksi yang berprestasi dan masa jabatannya sebagai Direksi telah berakhir memperoleh prioritas untuk diangkat menjadi Komisaris.
(5)Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisaris adalah: a-. persyaratan umum

1.hertakrva kepada Tr-rhan Yang Fdaha Esa; 2" setia dan taat kepada Negara dan Femerintah;
3.ticlak terlii:at secara langsung rnaupun tidak langsung rl q 1 q rn lreoi e t en nen crlrh ir n e t a n k enq 11 e Ncsa rq' a 11
5.berumur paling tinggi 58 ilima puluh delapan) tahun untuk jabatan pertama kali;
6.tidak pemah meiakukan kegiatan 1,2ng merugikan negara atau tincia-kan-tindakan yang tercela; dan 7 " tidak seCang dicabut hak pilihn3za berdasarkan Keputusar:r Pengadilan ].'ang telah mempunS,.ai kekuatan hukum tetap. persyaratan khusus
1.antara sesama anggota Komisaris dan antara ariggsta Komisaris dengan anggota Direksi dan/ata:-i karvam.an. Ferseroar: tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
2.apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud angka 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, Komisaris harus berhenti dan/atau diberhentikan, dan
3.mempunyai pengalaman ker.l'a minimal s tahun (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja. Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wew-enang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

(1)Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.
(2)Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dervan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.
(3)Pengesahan rencana kerja dana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diiaksanakan paiing lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir. Pasal 2 1 t1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan iabaatauilgr, laporan arus kas, perubahan ekuitas serta penjelasannya yang wajib diaudit oleh Akuntan 1r 1? {21 Dalam kurun r.vaktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persercan berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk disahkan oleh RUPS.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 22

(1)Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS. (2\ Perseroan rvajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untr.rk cadangan, paling sedikit 20% {dua puluh per seratus) dari jumlah modal 1-ang tempatkan.
(3)Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Kota seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
(4)Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 23

t1) Pernbubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan Keputusan RUPS dan penetapan pengadilan. (21 Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada a3zat (1) dituangkan didalam Anggaran Dasar.

BAB XIII

PENGGABUNGAN. PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 24

(1)Penggabullgan, peleburan dan pengambilaiihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan" {2} Tata cara penggabungarr, peletruran dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat i1) dituangkan daiam anggaran dasar. I 13 BAB Xi\T PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

(1)Direksi wajib rnenyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetr-r1'uan Deruan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Walikota. t2\ Walikota melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kervajiban Perseroan.
(3)Daiammelaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana maksud pada ayat {2i, Wa}ikota dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesienal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Walikota wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…