DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tugas dan kewenangan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, partisipasi masyarakat, pembinaan, ketentuan sanksi administrasi, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. .Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara1 Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113): 4 (21

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta6. Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun7. 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927), . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan8. Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH Menetapkan dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan : a. b. Cc. d e penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipasi, kesetaraan: dan non diskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota, ISI
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan, mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender: meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.
e.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan, dan
f.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota. ap

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi :

a.perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah,
b.pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender, dan C. pemberdayaan, perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak perlindungan anak.

Pasal 6

Pemerintah Kota bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasal 7

Pemerintah Kota berwenang:

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah,
b.mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di Daerah: Cc. melakukan pemantauan dan evalusi pelaksanaan PUG,
d.memfasiltasi anggaran untuk kegiatan PUG,
e.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah, f, mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender,
g.melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG,
h.melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan,
i.memifasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin, dan
j.menetapkan nama pokja yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG.

(1)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)le)

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

Pemerintah Kota berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan rensponsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan rensponsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP atau metode analisis lain. Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD. Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD dan RKA PD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD. d

Pasal 11

PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD, dan RKA PD yang responsif gender. RKA PD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kota. Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala PD . (1

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…