DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya, yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Prabujaya adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Prabumulih yang bergerak di bidang usaha pengelolaaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dan tidak terbagi atas saham. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan umum Daerah guna memperbaiki kinerja dan/ atau meningkatkan nilai perusahaan umum Daerah. PDAM Tirta Prabujaya Kota yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya berubah bentuk hukum menjadi Perumda Tirta Prabujaya. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal; Organ Perumda Tirta Prabujaya; Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan Perumda Tirta Prabujaya; Penggunaan Laba BUMD; Penugasan Pemerintah Kepada Perumda Tirta Prabujaya; Evaluasi, Restrukrisasi, Perubahan Bentuk Hukum dan Privatisasi Perumda Tirta Prabujaya; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran Perumda Tirta Prabujaya; Kepailitan Perumda Tirta Prabujaya; Pembinaan dan Pengawasan Perumda Tirta Prabujaya; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja rnenjadi Undang-Undang, dalarn rangka melakukan restrukturisasi Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah perlu dilakukan perubahan bentuk hukurn yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukurn Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya rnenjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasaI' Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2001 tentang Pernbentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113;
1. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ii} Dipindai dengan CamScanner Negara (Lemuaran Negara Repuulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 106, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856);
3. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 6.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. 7.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagairnana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Dipindai dengan CamScanner Tenlang Cipta Kerja rnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 9.Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 10.Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedian Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
8. 11.Peratura.'1 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan lembaran Negara nomor 6322);
11. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah air Minum; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. 16.Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700). 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Dipindai dengan CamScanner Dc::ngan Pt:rnduj uan Bc::rnama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH Dan Menetapkan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PRJ\BUJJ\YJ\ MENJJ\DI PERUSAHMN UMUM DJ\ERAH TIRTJ\ PRABUJAYA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Prabumulih. 2 . Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3.Walikota adalah Walikota Prabumulih. 4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Prabumulih yang bergerak dibidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dan tidak terbagi atas saharn berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya.
6.Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya, yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Prabujaya adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Prabumulih yang bergerak di bidang usaha pengelolaaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dan tidak terbagi atas saham.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada perusahaan umum Daerah.
10.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan umum Daerah guna memperbaiki kinerja dan/ atau meningkatkan nilai perusahaan umum Daerah. Dipindai dengan CamScanner
11.Kepala Daerah Yang Mewakili Pe::merinlah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
13.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya.
14.Instansi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Togas dan fungsi dibidang pengelolaan pembinaan dan pengawasan terkait Badan Usaha Milik Daerah.
15.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan UmumDaerahTirta Prabujaya dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Tirta Prabujaya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
16.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perumda Tirta Prabujaya dengan tujuan agar Perumda Tirta Prabujaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan da...'1. kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.
18.Kerjasama adalah usaha bersama antara Perusahaan Umum Daerah dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.
19.Akuntan Negara adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi, Kementerian atau Lembaga yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit -unit organisasi dalam pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mendorong kinerja BUMD agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini memiliki tujuan untuk :

a.meningkatkan kinerja dan daya saing Perumda Tirta Prabujaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Dipindai dengan CamScanner I..>. menydenggarakan pdayanan pul>lik yang l>erinlegrilas;
c.menyelenggarakan pengelolaan air minum yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Umum Pasal 4

(1)Dengan Pero.turan Daerah ini PDAM Tirta Prabujaya Kota yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya berubah bentuk hukum menjadi Perumda Tirta Prabujaya.
(2)Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh a . Kekayaan;
1. b.Usaha-usaha perusahaan;
2. c.Perizinan;
3. d.Hak dan kewajiban dan/ atau perikatan; dan
4. e.Pegawai.
5. f.yang dimiliki PDAM Tirta Prabujaya Kota dialihkan kepada Perumda Tirta Prabujaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUUDKAN

Pasal 5

(1)Perumda Tirta Prabujaya berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Prabumulih.
(2)Wilayah Kerja Perumda Tirta Prabujaya meliputi Wilayah Kota Prabumulih.

Pasal 6

(1)PDAM Tirta Prabujaya merupakan BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2004, dengan 1m dilebur/dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
(2)Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari PDAM Tirta Prabujaya beralih ke Perumda Tirta Prabujaya.
(3)Pelaksanaan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Dipindai dengan CamScanner .7.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI Pasal. 9 Perumda Tirta Prabujaya didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas BABV MODAL

Pasal 10

(1)Modal dasar yang dimiliki Perumda Tirta Prabujaya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang dan/ a tau barang milik daerah.
(3)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) .
(4)Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.
(5)Segala bentuk aset,barang, harta Perumda Tirta Prabujaya yang belum dan/ atau masih dalam proses untuk dihibahkan ke Perumda Tirta Prabujaya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1)Perumda Tirta Prabujaya dapat memperoleh sumber modal Daerah yang terdiri atas:
1. a.Penyertaan modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah; dan d . Sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari keuangan Daerah, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pelaksanaan penyerahan sumber modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. ~ Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

ORGAN PERUMDA TIRTA PRABUJAYA

Pasal 12

(1)Pengurusan Perumda Tirta Prabujaya dilakukan oleh Organ Perumda Tirta Prabujaya .
(2)Organ Perumda Tirta Prabujaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai organ kepegawaian Perumda Tirta Prabujaya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Prabujaya dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, ke bawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 14

(1)KPM adalah Walikota selaku Kepala Daerah.
(2)KPM bersama Dewan pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha, peningkatan dan evaluasi kinerja Perumda Tirta Prabujaya.
(3)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Rapat Tahunan;
2. b.Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta Prabujaya ; dan
3. c.Rapat luar biasa.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…