DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa landasan hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Irigasi menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dengan demikian maka kedudukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Irigasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Irigasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG IRIGASI.

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 24 Maret 2016 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd R U K M I N I Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 30 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd JOHNY HARYANTO LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 111 – 1/2016 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, WAHONO ARIFIN, SH, MM NIP. 19650912 199303 1 008 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG IRIGASI I. UMUM Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada amar putusannya dengan Nomor : 85/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 18 Februari 2015, telah menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) diberlakukan kembali. Pembatalan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air membawa beberapa implikasi hukum, diantaranya adalah semua jenis peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Undang- undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan tersebut (misalnya: Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah) secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 8) yang berpedoman pada Undang- undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dicabut melalui Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 20

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…