DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Pengaturan pengelolaan air limbah domestik inimeliputi : a. Azaz dan tujuan b. Wewenang dan Tanggung Jawab; c. Pengelolaan Air Limbah Domestik; d. Perencanaan; e. Pelaksanaan; f. Pemanfaatan g. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT); h. Perizinan; i. Pembiayaan; j. Peran serta masyrakat; k. Pembinaan dan Pengawasan; l. Hak, kewajiban dan Larangan; m. Kerjasama dan Kemitraan; n. Sanksi administrasi dan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan volume air limbah domestik yang dibuang di lingkungan berdampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa dalam rangka menjaga kualitas dan melestarikan air sehingga pemanfaatannya dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi lingkungan hidup khususnya dampak dari air limbah domestik, maka perlu pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benar;
d.bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air; 3
16.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
17.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
19.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).
20.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 4);
21.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
22.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 3); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO Dan WALIKOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Walikota adalah Walikota Kota Probolinggo
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota. 4
5.Peraturan Daerah Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Probolinggo dengan persetujuan Walikota Probolinggo.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan yang membidangi sarana dan prasarana air limbah.
7.Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.
8.Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
9.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
10.Air limbah domestik adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, dan kakus termasuk tinja manusia yang berasal dari usaha dan kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama.
11.Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
12.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik agar aman dibuang ke media lingkungan.
13.IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
14.IPAL komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
15.Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan
16.Pengolahan pendahuluan adalah kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.
17.Sistem terpusat adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah domestik berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL Terpusat.
18.Sistem setempat adalah sistem fasilitas pengolahan air limbah domestik yang berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.
19.Sistem setempat komunal adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan perpipaan yang dimanfaatkan secara bersama dan kemudian dialirkan ke IPAL komunal.
20.Sistem setempat individual adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke septik tank individual. 5
21.Septik tank adalah tempat pengolahan air limbah domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap.
22.Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
23.Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
24.Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
25.Limbah padat adalah kotoran sisa kegiatan rumah tangga yang berbentuk padat.
26.Izin adalah izin pembuangan air limbah domestik yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
27.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
31.Sanksi adalah pemberian hukuman terhadap pelanggaran peraturan.
32.Perencanaan pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
33.Pembangunan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik. 6
34.Operasi dan pemeliharaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
35.Pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
36.Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
37.Sistem terpusat berskala regional adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari satu perkotaan lintas Kabupaten/Kota.
38.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan pengelolaan air limbah domestik inimeliputi :

a.Azaz dan tujuan
b.Wewenang dan Tanggung Jawab;
c.Pengelolaan Air Limbah Domestik;
d.Perencanaan;
e.Pelaksanaan;
f.Pemanfaatan
g.Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
h.Perizinan;
i.Pembiayaan;
j.Peran serta masyrakat;
k.Pembinaan dan Pengawasan;
l.Hak, kewajiban dan Larangan;
m.Kerjasama dan Kemitraan;
n.Sanksi administrasi dan pidana.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan dengan asas keterpaduan, tanggung jawab, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipatif dan keadilan. 7

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

a.mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
b.mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup; dan
c.melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 5

(1)Wewenang Walikota dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan propinsi;
2. b.membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kota;
3. c.memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayah Kota;
4. d.menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di lingkungan Kota;
5. e.melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik Kota;
6. f.memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada masyarakat;
7. g.menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
8. h.penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah Kota dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. i.memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan air limbah domestik lintas Kabupaten/Kota.
(2)Tanggung jawab Walikota dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
1. a.menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota;
2. b.menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam tingkat Kota;
3. c.memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di Kota;
4. d.mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di Kota;
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 8
6. f.melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayahnya;
7. g.melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
8. h.melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja;
9. i.melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota;
10. j.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
11. k.memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
12. l.menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Kota.

BAB III

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

(1)Sistem yang digunakan dalam Pengelolaan air limbah domestik meliputi :
1. a.IPAL sistem terpusat yang berskala komunitas, kawasan, kota dan regional;
2. b.IPAL setempat; dan
3. c.IPLT.
(2)Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
(3)Sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui tahapan :
1. a.Perencanaan
2. b.Pelaksanaan, yang terdiri dari proses pembangunan, pengolahan dan pemeliharaan dan pemantauan.
3. c.Pemanfaatan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh wilayah baik perencanaan aspek non fisik maupun aspek fisik.
(2)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan. 9
(3)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
(4)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
(5)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
1. a.rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
2. b.rencana jaringan perpipaan;
3. c.rencana lokasi IPAL;
4. d.rencana lokasi IPLT;
5. e.rencana program pengembangan;
6. f.penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
7. g.rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
8. h.rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan i.rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
(6)Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(7)Pemerintah Kota menyusun zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah.
(8)Zonasi serta pengelolaan potensi volume dan pencemaran limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Perencanaan aspek non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diarahkan untuk:

a.meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
b.mendorong partisisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
c.meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
d.menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 9

(1)Perencanaan aspek fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota; 10
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.tingkat penyediaan air bersih;
4. d.tingkat kemiringan tanah;
5. e.kedalaman air tanah;
6. f.permeabilitas tanah;
7. g.produk buangan air limbah domestik;
8. h.kemampuan membangun teknologi; dan
9. i.kondisi sosial ekonomi masyarakat.
(2)Perencanaan pengelolaan air limbah domestik diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
(3)Semua perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standard Nasional Indonesia.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…