DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. pembentukan Dana Cadangan (membiayai pemilihan pada Tahun 2018 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.); 3. pengelolaan; 4. penatausahaan Dana Cadangan; 5. Pertanggungjawaban; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3.Pemilihan adalah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo selaku Bendahara Umum Daerah.
6.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9.Dana Cadangan adalah adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang peruntukannya sudah ditentukan dan memerlukan dana yang besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 4

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai pemilihan pada Tahun 2018 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

Pasal 3

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD sebesar Rp. 10.500.000.000,00. (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang dianggarkan melalui :
1. a.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,00. (dua milyar lima ratus juta rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
3. c.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

Pembentukan Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaanya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pengeluaran Daerah yang akan disisihkan untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berasal dari pembiayaan pengeluaran daerah transfer ke Dana Cadangan.
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan tersendiri, terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 6

(1)Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan dan dikelola oleh Dinas. 5
(2)Dalam hal Dana Cadangan belum dipergunakan sesuai peruntukannya, dapat ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah dana cadangan dan dibukukan pada rekening Dana Cadangan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan sisi pengeluaran daerah.
(2)Penggunaan dana cadangan dianggarkan pada akun pembiayaan daerah sisi penerimaan daerah.
(3)Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 8

Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 6

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 29 September 2016 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, R U K M I N I Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 29 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, JOHNY HARYANTO LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 269 – 4/2016 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, WAHONO ARIFIN, SH, MM NIP. 19650912 199303 1 008 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018 dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran berkenaan karena terbatasnya sumber-sumber Penerimaan Daerah yang ada disamping juga karena kebutuhan di bidang-bidang lainnya. Mengingat besarnya dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut, maka Pemerintah Daerah bermaksud menyisihkan sebagian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut dalam beberapa tahun anggaran ke depan hal ini sesuai dengan amanat ketntuan Pasal 303 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 76 dan 77 Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2

: Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…