DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 170

Lembaga terkait

Ringkasan

peratuan ini mengatur mengenai Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Ruang lingkup Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum ini meliputi : a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);6 b. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM; c. Wewenang, Tanggung Jawab, Tugas, Peran, Hak dan Kewajiban; d. Pembiayaan dan Tarif/Iuran; e. Kerjasama; f. Perizinan; g. Pembinaan dan Pengawasan; dan h. Sanksi Administrasi dan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar air minum yang tersedia di wilayah Kota Probolinggo dapat berfungsi sesuai dengan standar minimal kesehatan, perlu dilakukan pengembangan Sistem penyediaan air minum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
5.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banguan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan SPAM;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan; 3
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengembangan SPAM oleh Badan Usaha dan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penghematan Air dilingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD;
22.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
23.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
24.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
25.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 4);
26.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).
27.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Walikota, adalah Walikota Probolinggo.
4.Perusahaan Daerah Air Minum, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kota Probolinggo.
5.Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.
6.Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8.Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
9.Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum, yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/terminal air, hidran umum dan hidran kebakaran.
13.Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM-BJP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
14.SPAM-BJP terlindungi adalah SPAM-BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
15.SPAM-BJP tidak terlindungi adalah SPAM-BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang betujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. 5
17.Pengembangan SPAM-BJP adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, pesan masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang tidak/belum terjangkau SPAM.
18.Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
19.Penyelenggaraan Pengembangan SPAM-BJP adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum yang melalui sistem bukan jaringan perpipaan.
20.Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perusahaan daerah air minum (PDAM), koperasi, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
21.Penyelenggaraan pengembangan SPAM-BJP yang selanjutnya disebut penyelenggaraan adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM-BJP.
22.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.
23.Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
24.Badan usaha swasta yang selanjutnya disebut BUS adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25.Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
26.Badan layanan umum pemerintah daerah selanjutnya disebut BLU Daerah adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

RUANG LINGKUP, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum ini meliputi :

a.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); 6
b.Penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
c.Wewenang, Tanggung Jawab, Tugas, Peran, Hak dan Kewajiban;
d.Pembiayaan dan Tarif/Iuran;
e.Kerjasama;
f.Perizinan;
g.Pembinaan dan Pengawasan; dan
h.Sanksi Administrasi dan Pidana.

Pasal 3

Pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabiltas.

Pasal 4

Pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:

a.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
b.tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
c.tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
d.mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air; dan
e.melindungi kualitas air baku terhadap pencemaran.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 5

(1)SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan (JP) dan/atau Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)
(2)SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
(3)SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi skala individu, skala komunal dan skala komunal khusus.
(4)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. 7

Pasal 6

Pengembangan SPAM-JP dan SPAM-BJP diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana air limbah dan persampahan sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian sumber air.

Pasal 7

Air Minum yang dihasilkan dari SPAM-JP dan SPAM-BJP harus memenuhi syarat kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 8

Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 9

(1)Air baku untuk penyediaan air minum wajib memenuhi baku mutu.
(2)Pemerintah Kota menjamin ketersediaan air baku dan kwalitasnya.
(3)Dalam upaya menjamin ketersediaan dan efisensi pemanfaatan air baku, Pemerintah Kota wajib melakukan konservasi sumber daya air dan kerjasama antar daerah.
(4)Penggunaan air baku untuk keperluan pengusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Penggunaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan kelompok non pengusahaan wajib berdasarkan izin hak guna pakai air sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(6)Penggunaan air baku khususnya dari air tanah dan mata air di wilayah Kota wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi. 8
(2)Unit produksi dapat terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan serta bangunan penampungan air minum.
(3)Limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka.

Isi peraturan

Teks170PDFHirarki

Memuat teks peraturan…