DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019. RPJMD Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. BAB I : PENDAHULUAN; b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; d. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS; e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN; f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; h. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTASI KEBUTUHAN PENDANAAN; i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH; dan j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita- cita dari tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan daerah, maka konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembangunan antar daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
c.bahwa untuk pedoman dan acuan dalam

Menetapkan

menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah maupun program kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif, diperlukan dokumen perencanaan daerah;

d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembarn 5234);an Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 3
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. 11.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
14. 15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
15. 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
16. 17.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2 );
17. 18.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo;
18. 19.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Probolinggo untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Probolinggo untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
3.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Kota adalah Kota Probolinggo.
7.Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
8.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. 5

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan dokumen perencanaan daerah tetangga.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a.BAB I : PENDAHULUAN;
b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c.BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
d.BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
f.BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
g.BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
h.BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTASI KEBUTUHAN PENDANAAN;
i.BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH; dan
j.BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

Pasal 4

Penjabaran RPJMD Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2014-2019 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. 6

Pasal 6

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2014-2019.

Pasal 7

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

Pasal 8

SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

MASA BERLAKU

Pasal 10

RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) Tahun masa Jabatan Walikota terpilih periode 2014-2019.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…