DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas Penyelenggaraan PJU; 3. Lokasi dan Bentuk Pelayanan; 4. Perizinan; 5. Pengadaan PJU; 6. Pemeliharaan PJU; 7. Beban Biaya PJU; 8. Larangan; 9. Pengawasan PJU; 10. Sanksi Administrasi; 11. Ketentuan Penyidikan; 12. ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur penyelenggaraan penerangan jalan umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
14.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Sipil Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
5.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8.Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah
9.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
10.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Nasional, Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota, jalan Lingkungan serta jalan penghubung antar Kelurahan/Desa, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
11.Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum.
12.Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan dan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening serta pemeliharaannya dibiayai oleh perorangan/badan.
13.Lampu Hias adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang diruang terbuka atau diluar bangunan guna memperindah kota.
14.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
15.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kota/Kota atau antar ibukota Kota/Kota dan jalan strategis Provinsi.
16.Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam Kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
17.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil atau gang. 5
18.Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan / Kelurahan.
19.Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
20.Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
22.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24.Orang adalah orang per orang dan badan /perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN PJU

Pasal 2

Penyelenggaraan PJU berdasarkan atas asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif dan efisien.

Pasal 3

Penyelenggaraan PJU diatur agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 4

(1)Masyarakat dapat mengubah jenis lampu, komponen dan aksesoris terhadap PJU yang ada di jalan lingkungan setelah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan jenis lampu, komponen dan aksesoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. 6

BAB III

LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 5

(1)Pada setiap Kelurahan dapat dilayani pemasangan PJU.
(2)Kelurahan yang dilayani pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelurahan yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 volt.

Pasal 6

Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota, Jalan lingkungan dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.

Pasal 7

(1)Pelayanan PJU dapat diberikan dalam bentuk bantuan :
1. a.konsultasi teknik;
2. b.pengadaan dan pemasangan unit baru PJU; serta
3. c.pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
(2)Jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
(3)Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
1. a.pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik; dan
2. b.pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga;
3. c.Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf (b), bilamana melakukan penambahan PJU diluar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota, dan tempat fasilitas umum.
(2)Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi Kuota maupun proporsinya. 7

Pasal 9

(1)Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil.
(2)Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya.
(3)Ktentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU minimal sekali dalam setahun.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan PJU diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…