DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR PENEMPATAN MENARA DI WILAYAH DAERAH, PENGAJUAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA, BESARAN RETRIBUSI DAN SANKSI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis/Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
26.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
27.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/prt/m/2009, Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
28.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 5
30.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
32.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8 Seri E);
33.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
34.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10);
35.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
36.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 6 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 10) diubah, sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara diwilayah Daerah, rencana penempatan lokasi menara ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada dengan berpedoman pada :
1. a.Rencana Tata Ruang Kota;
2. b.Rencana Detail Tata Ruang Kota;
3. c.Peraturan Zonasi;
4. d.Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan; dan/atau
5. e.Aspek Lingkungan, Aspek Kepadatan Penduduk, Estetika Ruang, Keamanan dan Keselamatan, Kualitas Layanan Telekomunikasi, Kepentingan Umum.
  1. 2.Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 16 ayat (7) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Setiap pembangunan menara wajib mengajukan izin pembangunan menara kepada Walikota;
(2)Izin pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Persetujuan Prinsip;
2. b.Izin Gangguan;
3. c.Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK);
4. d.Izin Pemanfaatan Ruang sesuai zona yang ditetapkan;
5. e.IMB Menara; dan
6. f.Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
(3)Pemberian Persetujuan Prinsip, Izin Gangguan, Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK), IMB dan Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan dan keselamatan, dan kepentingan umum. 7
(4)Permohonan rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Instansi yang membidangi tata ruang dengan melampirkan :
1. a.titik koordinat; dan
2. b.denah lokasi.
(5)Rekomendasi peruntukan ruang diterbitkan berdasar penetapan zona pembangunan menara yang ditetapkan oleh Walikota;
(6)Rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan sebagai syarat perolehan IMB dan diberikan oleh lembaga teknis daerah bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(7)Dihapus.
(8)Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Dinas yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis;
(9)Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari :
1. a.rekomendasi pembangunan menara dari lembaga teknis yang membidangi telekomunikasi;
2. b.rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;
3. c.rencana penggunaan menara bersama;
4. d.status kepemilikan tanah atau perjanjian sewa menyewa;
5. e.izin gangguan dan izin genset, bila menggunakan genset;
6. f.gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
7. g.spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
8. h.spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.
(10)kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b adalah meliputi kawasan bandar udara / pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, serta kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota. 8

3.Ketentuan dalam Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Pengawasan dan Pengendalian menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4.Ketentuan dalam Pasal 40 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

5.Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1)Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya operasional rata-rata dalam 1 (satu) tahun yang dikeluarkan dalam rangka pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi yang dihitung berdasarkan Jumlah Menara Telekomunikasi dan kunjungan ke Menara Telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun.
(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

6.Ketentuan dalam Pasal 42 dihapus.
7.Judul Bagian Kedelapan pada Bab X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
8.Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(3)Besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9.Judul Bab XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
10.Judul Bagian Kesatu pada Bab XII dihapus.
11.Judul Bagian Kedua pada Bab XII dihapus.
12.Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB XIIA SANKSI PIDANA

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribui terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

13.Ketentuan dalam Pasal 62 dihapus. 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 16 Agustus 2017 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, R U K M I N I Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 16 Agustus 2017 Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, ACHMAD SUDIYANTO LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 212-1/2017 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM : Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi, sehingga tidak memiliki daya berlaku dan kekuatan hukum mengikat, sehingga diharapkan kepada semua Kepala Daerah untuk melaksanakan Putusan dimaksud agar birokrasi dan perizinan investasi berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan kerugian bagi pengelola usaha atau industri. Begitu juga dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6311 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan peringatan pertama dan kedua kepada Gubernur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 582/476/SJ tanggal 16 Februari 2016 tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 582/1107/SJ tanggal 4 April 2016 tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, namun tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur, sehingga Menteri Dalam Negeri 12 membatalkan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, diperintahkan agar Walikota Probolinggo untuk segera menghentikan pelaksanaan dan mencabut beberapa ketentuan Peraturan Daerah dimaksud. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Dirjen Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan 2 (dua) Surat kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota, yaitu Surat Nomor : S- 439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015, dan Surat Nomor : S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 dan pada Surat terakhir dilampirkan formulasi penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

a.Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula RPMT = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi;
b.Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan;
c.Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya : honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor (ATK);
d.Satuan biaya masing-masing komponen biaya tersebut disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
e.Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan variabel/ faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh. Oleh karena masih banyaknya konsultasi oleh Pemerintah Daerah terkait perhitungan sebagaimana dimaksud dan masukan-masukan teknis pendirian dan pengawasan menara, Dirjen Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat yang ke-3, yaitu Surat Nomor : S-209/PK.3/2016 tertanggal 9 September 2016, Perihal : Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, tertanggal 9 September 2016. Dalam Surat tersebut disampaikan pedoman perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, contoh perhitungan, dan pencantuman ketentuan terkait dengan penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di dalam Rancangan Peraturan Daerah. Adapun dalam surat tersebut, pengaturan tarif dalam Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terdapat 2 (dua) pilihan sistem yaitu Tarif Tunggal dan Tarif Variabel. 13 Untuk memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas, maka diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…