DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur materi antara lain: 1. Jenis dan Kepengurusan LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) 2. Tugas dan Fungsi masing-masing LKK 3. Susunan Organisasi dan masa bhakti pengurus LKK 4. Pembinaan dan Pengawasan LKK oleh pemerintah daerah 5. Pendanaan dan pengelolaan keuangan LKK

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5067);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Daerah.
6.Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah di Daerah.
8.Lurah adalah Kepala Kelurahan di Daerah.
9.Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
10.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
11.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah setingkat kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12.Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan. 4
13.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyaratan sebagai mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
14.Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang selanjutnya disingkat LKL adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
15.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.
16.Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Arah kebijakan LKK meliputi :

a.peningkatan kemampuan dan peran LKK dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
b.penetapan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam hal pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga LKK dapat menjalankan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan fasilitasi pemerintahan daerah;
c.pengembangan kompetensi manajerial dan kemampuan LKK dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif; dan
d.peningkatan akuntabilitas/pertanggungjawaban LKK.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan :

a.mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan LKK; 5
b.mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
c.mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.

BAB III

JENIS LKK DAN KEPENGURUSAN

Pasal 4

(1)Jenis LKK terdiri dari :
1. a.RT dan RW;
2. b.LPM;
3. c.Tim Penggerak PKK;
4. d.Karang Taruna; dan
5. e.LKL.
(2)Pengurus LKK memenuhi persyaratan :
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.penduduk setempat;
3. c.mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
4. d.dipilih secara musyawarah dan mufakat; dan
5. e.tidak boleh merangkap jabatan pada LKK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
(3)Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara; dan
4. d.Bidang-bidang sesuai kebutuhan. dengan masa bhakti selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB IV

RT DAN RW

Pasal 5

(1)RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan: 6
1. a.swadaya;
2. b.kegotong-royongan; dan
3. c.kekeluargaan.
(2)Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesejahteraan;
2. b.ketentraman; dan
3. c.ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 6

(1)Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.paling kurang terdapat 40 (empat puluh) Kepala Keluarga; dan
2. b.paling banyak terdapat 100 (seratus) Kepala Keluarga.
(2)Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
(3)Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
(4)Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan :
1. a.atas prakarsa masyarakat;
2. b.merupakan hasil musyawarah yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga; dan
3. c.Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
(5)Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Lurah.
(6)Usulan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, selanjutnya untuk mendapatkan penetapan melalui Keputusan Lurah.

Pasal 7

(1)Pembentukan RW memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Paling kurang terdapat 5 (lima) RT; dan
2. b.Paling banyak terdapat 15 (lima belas) RT.
(2)Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan. 7
(3)Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
(4)Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan :
1. a.atas prakarsa masyarakat;
2. b.merupakan hasil musyawarah yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus RT; dan
3. c.Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
(5)Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a difasilitasi oleh Lurah.
(6)Usulan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, selanjutnya untuk mendapatkan penetapan melalui Keputusan Lurah.

Pasal 8

RT dan RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 9

(1)RT dalam melaksanakan tugas-tugasnya mempunyai fungsi :
1. a.melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. b.menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
3. c.membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
4. d.pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
5. e.menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
6. f.menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
7. g.membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT; 8
8. h.menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
9. i.membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
(2)RW dalam melaksanakan tugas-tugasnya mempunyai fungsi :
1. a.melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. b.menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
3. c.membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
4. d.menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
5. e.menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
6. f.menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;
7. g.melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
8. h.membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
9. i.membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

Pasal 10

(1)Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Penetapan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
(2)Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
(3)Ketua RT dan RW yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bhakti tidak dapat dipilih kembali sebagai Ketua RT dan RW pada masa bhakti berikutnya kecuali telah terputus 1 (satu) periode masa bakti oleh Ketua RT dan RW yang lain. 9

Pasal 11

(1)Untuk dapat menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
4. d.penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus- putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
5. e.berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
6. f.memiliki ijazah pendidikan minimal SLTP atau yang sederajat;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
9. i.bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, LPM, LKL dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
(2)Dalam hal ketentuan pada ayat (1) huruf f tidak terpenuhi, maka calon pengurus RT dan RW dapat menggunakan ijazah pendidikan minimal SD atau sederajat.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…