DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 225

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Rencana Tata Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mencakup: a. Visi dan Misi Penataan Ruang Wilayah Kota; b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota; c. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota; d. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota; e. Penetapan Kawasan Srategis Wilayah Kota; f. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; g. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; h. Peran Masyarakat; i. Pengawasan Pemanfaatan Ruang; j. Kelembagaan; k. Penyelesaian Sengketa; l. Ketentuan Penyidikan; m. Ketentuan Pidana; n. Ketentuan Peralihan; dan o. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan amanat bahwa rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c serta hasil rekomendasi Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009- 2028, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Tata Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 dengan Peraturan Daerah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3
10.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiomal Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
14.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
17.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 4
19.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
21.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
28.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
29.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 5
30.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
31.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
32.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
33.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
34.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 6
38.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 7
46.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5048);
47.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
51.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
53.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 8
54.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
55.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
56.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
57.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
58.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5393);
59.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
60.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574)
61.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
62.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
63.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); 9
64.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
65.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
66.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
67.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
68.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170);
69.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Trasidisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
70.Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
71.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
72.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
73.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya – Sidoarjo -Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
74.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai; 10
75.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
76.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
77.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
78.Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
79.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
80.Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
81.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
82.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
83.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017– 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75); 11
84.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
85.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 940;
86.Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
87.Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
88.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); dan
89.Peraturan Daerah Kota Probolingo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42 Noreg Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 172-66/2019). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO DAN WALIKOTA PROBOLINGGO, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020-2040. 12

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
10.Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
11.Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
12.Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota. 13
13.Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota serta untuk mengintegrasikan wilayah kota yang akan dituju sampai dengan akhir masa perencanaan (20 tahun).
14.Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kota adalah rencana susunan pusat pelayanan di dalam wilayah kota yang meliputi pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kota.
15.Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
16.Subpusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
17.Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan Kota.
18.Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan.
19.Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
20.Kawasan Lindung Kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
21.Kawasan Budi Daya Kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22.Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. 14
23.Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
24.Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.
25.Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
26.Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
27.Ketentuan perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai rencana tata ruang.
28.Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
29.Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
30.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
31.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
32.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah. 15

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang Lingkup RTRW Kota Probolinggo, meliputi:
1. a.Ruang lingkup wilayah; dan
2. b.Ruang lingkup materi
(2)Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Probolinggo yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, seluas kurang lebih 5.504 (lima ribu lima ratus empat) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
1. a.Sebelah Utara : Selat Madura.
2. b.Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
3. c.Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
4. d.Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
(3)Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mencakup:
1. a.Visi dan Misi Penataan Ruang Wilayah Kota;
2. b.Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota;
3. c.Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
4. d.Rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
5. e.Penetapan Kawasan Srategis Wilayah Kota;
6. f.Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
7. g.Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
8. h.Peran Masyarakat;
9. i.Pengawasan Pemanfaatan Ruang;
10. j.Kelembagaan;
11. k.Penyelesaian Sengketa;
12. l.Ketentuan Penyidikan;
13. m.Ketentuan Pidana;
14. n.Ketentuan Peralihan; dan
15. o.Ketentuan Penutup

BAB III

VISI DAN MISI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 3

Visi penataan ruang wilayah Kota Probolinggo adalah terwujudnya ruang wilayah Kota Probolinggo sebagai kota perdagangan dan jasa berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. 16

Pasal 4

Misi penataan ruang wilayah Kota Probolinggo, yaitu:

a.mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;
b.mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
c.mewujudkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif, peningkatan kerjasama regional; dan
d.mewujudkan keterpaduan program pembangunan berbasis perdagangan dan jasa, industri dan transportasi yang didukung seluruh pemangku kepentingan.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan ruang wilayah Kota Probolinggo berbasis perdagangan dan jasa, industri dan transportasi sebagai pusat kegiatan wilayah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, melalui :

a.kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah kota;
b.kebijakan dan strategi pola ruang wilayah kota; dan
c.kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis wilayah kota.

Pasal 7

(1)Kebijakan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.pemantapan pusat kegiatan kota dengan memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional, dan kegiatan industri; 17
2. b.peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan kota; dan
3. c.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana kota.
(2)Strategi dalam rangka pemantapan pusat kegiatan kota dengan memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional, dan kegiatan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
2. b.mengembangkan pusat perdagangan dan jasa; dan
3. c.mengembangkan kegiatan industri.
(3)Strategi dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kota;
2. b.memantapkan jalan yang ada serta mengembangkan dan membangun jalan bebas hambatan, jalan poros utara-selatan, jalan poros barat timur, dan jalan lingkar utara;
3. c.meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota;
4. d.mengembangkan sistem jaringan kereta api;
5. e.mengembangkan sistem jaringan transportasi laut; dan
6. f.meningkatkan integrasi sistem antar moda.
(4)Strategi dalam rangka peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi hirarki pelayanan;
2. b.mengembangkan sistem jaringan energi;
3. c.mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
4. d.mengembangkan sistem jaringan sumber daya air;
5. e.mengembangkan sistem penyediaan air minum;
6. f.mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota;
7. g.mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (b3);
8. h.mengembangkan sistem jaringan persampahan kota;
9. i.mengembangan sistem jaringan evakuasi bencana;
10. j.mengembangkan sistem drainase kota; dan
11. k.mengembangkan sistem jaringan jalan pejalan kaki. 18

Pasal 8

Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

a.kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung; dan
b.kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 9

(1)Kebijakan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
1. a.peningkatan pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
2. b.peningkatan pengelolaan kawasan lindung geologi;
3. c.pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
4. d.pelestarian kawasan cagar budaya; dan
5. e.peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota.
(2)Strategi dalam rangka peningkatan pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.menetapkan dan/atau menegaskan kawasan perlindungan setempat; dan
2. b.meningkatkan pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagai fungsi lindung dengan prinsip konservasi.
(3)Strategi dalam rangka peningkatan pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.menetapkan dan/atau menegaskan kawasan lindung geologi; dan
2. b.meningkatkan pengelolaan kawasan lindung geologi dengan prinsip konservasi.
(4)Strategi dalam rangka pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.mengembangkan sistem peringatan dini;
2. b.mengembangkan jalur evakuasi bencana; dan
3. c.mengembangkan ruang evakuasi bencana.
(5)Strategi dalam rangka pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
1. a.meningkatkan upaya preservasi dan konservasi kawasan cagar budaya melalui penetapan dan/atau penegasan batas kawasan cagar budaya; dan
2. b.mengembangkan kawasan cagar budaya sebagai wisata budaya, penelitian dan pendidikan. 19
(6)Strategi dalam rangka peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
1. a.mengembangkan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat secara proporsional dengan bekerjasama dengan swasta dan masyarakat; dan
2. b.meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau publik dengan pembelian lahan dan pemanfaatan tanah aset pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 10

(1)Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
1. a.pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; dan
2. b.pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan.
(2)Strategi dalam rangka pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.mengendalikan pengembangan kawasan pusat kota; dan
2. b.mengoptimalkan pengembangan subpusat kota.
(3)Strategi dalam rangka pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan;
3. c.mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan;
4. d.mengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan;
5. e.mengembangkan kawasan permukiman yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta terintegrasi dengan sistem transportasi; dan
6. f.menetapkan batas lapangan kawasan pertahanan dan keamanan serta mengendalikan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Isi peraturan

Teks225PDFHirarki

Memuat teks peraturan…